Puskominfo – PPDI
Luwu – Tunggakan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan mencapai Rp7 miliar. Nominal tersebut merupakan tunggakan dari 2014 hingga 2021 yang diduga mengendap di kepala desa dan mantan kepala desa.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Luwu Muhammad Rudi tidak menampik banyak desa di Kabupaten Luwu yang menunggak penyetoran PBB-P2. Namun, menurut Rudi, tunggakan tersebut rata-rata peninggalan kepala desa terdahulu.
Sejumlah kepala desa, lanjut Rudi, mulai mendatangi Bapenda Kabupaten Luwu dan berjanji segera melunasi tunggakan PBB-P2. Hal ini terjadi setelah ditahannya Kepala Desa Tirowali dalam kasus dugaan korupsi PBB-P2.
“Kami berharap desa yang menunggak PBB segera melakukan upaya pembayaran dan pelunasan, cukup Kepala Desa Tirowali jadi pelajaran bagi kita,” imbau dia.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Luwu Erny Veronica Maramba mengatakan telah berkoordinasi dengan Bapenda dan Inspektorat Kabupaten Luwu terkait dengan masalah tunggakan PBB-P2.
“Kita sudah koordinasikan dengan Bapenda dan Inspektorat. Tentu upaya pembinaan kita dahulukan. Upaya penindakan lain kita laksanakan jika yang bersangkutan tidak ada itikad baik,” tuturnya.
“Nilainya Rp 300 juta, belum termasuk uang dendanya,” kata Erny, seperti dilansir makassar.tribunnews.com.
Selain Desa Tirowali, banyak desa lain di Kabupaten Luwu yang juga memiliki tunggakan PBB-P2. Besaran tunggakannya bervariasi mulai di bawah Rp1 juta hingga di atas Rp300 juta. Tunggakan PBB-P2 terbesar ditemukan di Desa Buntu Nanna senilai Rp345 juta dan Desa Bassiang Timur senilai Rp327 juta.
Selain itu, tunggakan PBB-P2 juga terjadi di Desa To’bua senilai Rp276 juta, Kelurahan Pammanu Rp278 juta, Desa Senga Selatan Rp200 juta, dan Desa Seppong Rp145 juta.
