Puskominfo – PPDI
JEMBER – Sejumlah perangkat desa di Kabupaten Jember, Jawa Timur, mengeluh karena belum terima gaji selama 4 bulan.
Bukan tanpa alasan, para abdi negara ini mengaku cukup lama sabar menunggu. Hingga hari ini, angin segar yang diharapkan itu, belum juga ada titik terang dan menunjukan tanda-tanda akan cair.
Seperti yang disampaikan salah seorang perangkat Desa Ajung, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember bernama Hariri. Dirinya mengakui, terhitung mulai besok Tanggal (01/05/2021) memasuki 5 bulan belum terima gaji.
Disisi lain, Hariri memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Diceritakan Hariri, untuk menghidupi 4 orang anaknya dirinya harus cerdas putar haluan.
Salah satunya adalah harus berani mencari pinjaman atau menjual apa yang ada di rumah. Kalau tidak, empat buah hatinya ditambah istri tidak tahu harus dapat makan dari mana.
Hariri sadar, gaji yang dia terima tidaklah cukup memenuhi kebutuhan sekolah dan biaya hidup keluarganya. Bagi Hariri, menjadi perangkat desa itu adalah pengabdian dan perjuangan mengabdi pada masyarakat.
Namun demikian, sejak gaji bulanan tersendat dan tidak ada kejelasan, membuatnya bingung.
“Setiap perangkat desa punya keluarga yang harus dinafakahi. Punya orang sekitar yang dicintai. Perlu tahu, mayoritas perangkat desa adalah tulang punggung keluarga,” ungkapnya, dengan nada memelas, Jumat (30/04/2021).
Ujian terberatnya, kata Hariri, saat semakin menghadapi Hari Raya Idul Fitri.
“Tidak tahu harus berkata apa. Hanya bisa pasrah, belum lagi anak minta baju baru, kebutuhan lain. Semoga ada keajaiban gaji ini cepat keluar,” harapnya.
Info yang didapatkan Hariri, pengajuan APBD Jember masih belum disahkan oleh Gubernur Khofifah.
“Padahal Tahun 2020 Jember tidak punya APBD tapi kok bisa cair. Bupati harusnya berani ambil kebijakan waktu itu, harapannya Siltap bisa cair sebelumnya,” sebutnya.
Selain gaji, persoalan lain yang belum terurai adalah tidak berfungsinya BPJS Kesehatan milik perangkat. Sehingga jika ada keluarga sakit, harus ditanggung sendiri dengan biaya mandiri.
“Bukankan ini masalah serius. Sudah tidak turun gaji, ditambah jaminan kesehatan perlindungan juga kritis,” sebutnya.
“Mengapa begitu, karena anggaran vital yang harusnya kita terima itu, menjadi satu dengan ADD. Harusnya dibedakan lah,” pungkasnya.
Hariri berharap, era kepemimpinan H.Hendy dan Gus Firjaun pola penggajian perangkat desa harus dikaji ulang.
“H.Hendy harus mengusulkan kepada legislatif dan pembuat kebijakan. Tolong rubah pola penggajian kami. Jangan satukan dengan ADD,”
Kejadian itu, bukan hanya dialami Hariri. Tetapi ratusan perangkat lain pun bernasib sama.
