Puskominfo – PPDI
Lampung Timur – Pekan lalu, perangkat desa di lampung timur melakukan aksi unjuk rasa terkait dengan belum terbayarkan penghasilan tetap selama beberapa bulan.
Selain menuntut segera dibayarkannya penghasilan tetap yang tertunggak selama 6 bulan, peserta aksi juga menuntut untuk segera diterbitkan nomer induk perangkat desa atau NIPD.
Aksi yang dilakukan oleh perangkat desa di lampung timur ini sendiri bisa dijadikan cerminan masalah klasik yang dialami oleh perangkat desa di Indonesia.
Bagaimana tidak, hak bagi perangkat desa yang sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomer 11 tahun 2019 ini sering kali mengalami penundaan.
Bagaimana dengan respon kementerian dalam negeri?.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengancam akan menjalankan pemeriksaan khusus kepada pemerintah Kabupaten Lampung Timur manakala mereka tidak mematuhi perintah mentransfer dana gaji perangkat desa paling lambat Selasa 20 Septembr 2022.
Hal ini disampaikan tenaga ahli Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nizwar Affandi kepada OrbitIndonesia melalui sambungan telepon, Minggu 18 September 2022 di Jakarta.
“Jika dana sampai tidak ditransfer seperti yang diperintahkan Kementerian Dalam Negeri ini, maka arahan Bapak Inspektur Jenderal akan dijalankan pemeriksaan khusus,” ujar Nizwar Affandi, Minggu 18 September 2022.
Menurut Affan –sapaannya, perintah pembayaran gaji perangkat desa Lampung Timur ini diputuskan setelah Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir mengadakan rapat penting dengan Bupati Lampung Timur Dawam Rahardjo di kantornya di Jakarta, Jumat 16 September 2022.
Pembayaran gaji perangkat desa Lampung Timur ini, tambah Affan, tidak bisa ditunda lagi, karena itu adalah 10 persen dari dana perimbangan dikurangi dana alokasi khusus (DAK).
“Jadi kalau sampai dananya tidak ada di kemanakan dana itu?” kata Affan bertanya.
Kabar tentang perintah pembayaran gaji perangkat desa dari Kementerian Dalam Negeri ini sudah pasti disambut penuh suka cita oleh perangkat desa mengingat 264 perangkat desa di Lampung Timur belum menerima gaji selama dua triwulan terakhir.
