Bogor – Ratusan perangkat desa dari 40 desa di Kabupaten Bogor telah selesai mengikuti Sekolah Pemerintahan Desa (SPD) selama tiga bulan. SPD ini merupakan hasil kerjasama IPB University dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bogor.
“ Ada 112 aparatur desa yang dibagi menjadi dua kelompok yakni operator spasial dan operator sosial. Para peserta SPD mengikuti ujian akhir untuk semua mata kuliah di ruang kuliah Fakultas Pertanian IPB University. Kemudian acara dilanjutkan dengan seminar dan presentasi hasil dari tugas akhir tugas Sekolah Pemerintahan Desa dalam membuat sebuah Data Desa Presisi,” ujar Dr Sofyan Sjaf, selaku penggagas Data Desa Presisi sekaligus inisiator program Sekolah Pemerintahan Desa ini.
Dilansir dari nolmeter.com, dalam acara tersebut Wakil Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) bidang Pengabdian kepada Masyarakat ini mengaku bangga atas partisipasi para aparatur desa tersebut.
Menurutnya, ini merupakan langkah awal untuk bersama mengelola data di tingkat desa untuk pembangunan dan perencanaan program ke depan. “Upaya yang kita tawarkan kepada Kabupaten Bogor adalah yang pertama di Indonesia. Kami harap melalui program SPD, para aparatur desa dapat dengan sendirinya mengelola serta memperoleh data mereka sendiri,” ujar Dr Sofyan Sjaf.
Menanggapi hal itu, Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat, DPMD Kabupaten Bogor, Rini Ratnaningsih menyebut SPD ini perlu dilanjutkan.
“Kita ingin melanjutkan SPD sehingga seluruh desa di Kabupaten Bogor dapat mengikuti sekolah ini. Saya harap seluruh peserta SPD angkatan pertama ini dapat menjadi promotor bagi desa lainnya. Kami ingin seluruh desa di Kabupaten Bogor memiliki Data Desa Presisi yang dapat menunjang seluruh program Pemereintah Kabupaten (Pemkab) ke depan,” ujar Rini.
Rajib Gandi selaku Kepala Sekolah Pemerintahan Desa menyampaikan selamat kepada seluruh peserta atas partisipasinya dalam kegiatan SPD.
“Masih ada satu agenda wajib yang perlu kita selenggarakan lagi. Yakni wisuda yang akan secara resmi oleh Ibu Bupati dan Rektor IPB University,” ujarnya
Kok di wonogiri ga ada SPD..?
Kembali ke kebijakan pemkab setempat ibu