Puskominfo – PPDI
Jakarta – Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menegaskan bantuan subsidi upah tahun ini berbeda dari tahun lalu. Bantuan ini diberikan untuk pekerja yang bergerak di sektor terdampak pengetatan aturan PPKM Level 4 atau sebelumnya PPKM Darurat seperti pekerja dirumahkan.
“Seperti yang disampaikan, bahwa bantuan subsidi upah ini beda dengan 2020, ini diberikan sektor terdampak di masa PPKM Level 4 ini, terutama diberikan kepada pekerja di sektor non kritikal dan berada di zona PPKM Level 4,” jelasnya dalam konferensi pers, Rabu (21/7).
Dilansir dari cnbcindonesia.com, Ida menjelaskan kriteria pemberian insentif juga tidak hanya dari wilayah dan sektor industri tempat pekerja itu, namun juga berdasarkan ketentuan upah yang hanya Rp 3,5 juta ke bawah per bulan.
Adapun pembayaran insentif mengacu pada data BPJS Ketenagakerjaan yang diverifikasi sesuai kriteria persyaratan yang ditentukan, dengan menggunakan bank penyalur ke rekening penerima melalui bank BUMN yang tergabung dalam Himbara. Data penerima yang diambil juga hanya yang sudah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan sebelum 30 Juni 2021.
Mekanismenya nanti pekerja atau buruh yang sesuai dengan kriteria, diberikan santunan tunai Rp 500 per bulan selama dua bulan, jadi total Rp 1 juta, yang dicarikan secara sekaligus.
“Jadi satu kali pencairan maka subsidinya Rp 1 juta,” katanya.
Jadi Ida menjelaskan jumlah penerima bantuan ini kurang lebih mencapai 8 juta pekerja, dengan estimasi anggaran mencapai Rp 8 triliun.
Sebelumnya pada program subsidi gaji 2020, realisasi yang sudah diterima 12,54 juta orang dari targetnya 15 juta penerima di 2020. Dengan total anggaran alokasi PEN untuk subsidi upah mencapai Rp 29,4 triliun.
Bantuan subsidi upah 2020 diberikan kepada upah atau gaji karyawan di bawah Rp 5 juta, melalui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan untuk seluruh Indonesia.
