Tag Archives: perangkat desa

Grobogan – Dalam rangka mencegah pelanggaran Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Grobogan mengadakan Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Hukum Lainnya, Selasa (20/9/2022). Acara yang dilaksanakan di aula setempat mengambil tema mengenai Penanganan Pelanggaran Netralitas Kepala Desa dan Perangkat Desa pada Pemilu 2024. Hadir dalam kesempatan ini di antaranya adalah dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dispermades) …

MAGELANG – Anggota DPR RI Ir Sudjadi dari PDI Perjuangan, menggelar Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika). Sosialisasi diikuti Kepala desa (Kades), perangkat desa dan anggota BPD serta tokoh masyarakat tersebut, mengusung tema silaturahmi dan komunikasi untuk membangun desa yang berkeadilan. “Empat pilar kebangsaan ini harus dimaknai sebagai alat untuk membangun bangsa, dengan cara …

Selong, Pemda Kabupaten Lombok Timur kembali mengajukan tiga rancangan peraturan daerah yang dibahas pada rapat paripurna ke-2 masa sidang I di ruang rapat kantor DPRD Kabupaten Lombok Timur pada hari Senin (19/9). Bupati Lombok Timur H. M. Sukiman Azmy hadir bersama Forkopimda dan pimpinan OPD lingkup Pemda Kabupaten Lombok Timur. “Pengajuan tiga buah Raperda pada masa sidang kali ini merupakan suatu …

PESISIR BARAT- Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon (DPMP) Pesisir Barat (Pesibar), M. Nursin Candra, S.Pd., M.M., mengingatkan peratin (desa) tak asal mengganti perangkat pekon tanpa alasan mendasar. Ia mengimbau agar semua peratin se-Pesibar tak membuat gaduh. Ia menilai, pergantian aparat pekon tak sesuai dengan aturan maka peratin menciptakan gaduh di tengah masyarakat. “Bila hal itu terjadi, sesuai dengan regulasi yang ada, …

Mukomuko -Selain berkewajiban melayani masyarakat, perangkat desa juga memiliki hak, berupa gaji dan tunjangan setiap bulannya saja yang terjadi selama ini, haknya tidak diterima setiap bulan, melainkan per tiga bulan atau per-pencairan ADD maupun DD. Kabar baiknya, tahun depan gaji kades dan pejabat desa bisa dibayar setiap bulan layaknya pegawai pemerintah lainnya yang gajian setiap tanggal 1. Maka pemerintah desa diminta …

Lampung Timur – Pekan lalu, perangkat desa di lampung timur melakukan aksi unjuk rasa terkait dengan belum terbayarkan penghasilan tetap selama beberapa bulan. Selain menuntut segera dibayarkannya penghasilan tetap yang tertunggak selama 6 bulan, peserta aksi juga menuntut untuk segera diterbitkan nomer induk perangkat desa atau NIPD. Aksi yang dilakukan oleh perangkat desa di lampung timur ini sendiri bisa dijadikan …

Aceh Timur – Pasca audiensi antara Perangkat Desa dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Timur di Kantor DPRK terkait Penghasilan Tetap (Siltap), membuat seluruh perangkat Desa di Aceh Timur kecewa dengan pernyataan Pj Bupati Aceh Timur yang seolah-olah tidak menghargai kinerja mereka.  Dilansir dari newsataloen.com, pasalnya sebanyak 513 Kades kurang lebih menuntut Siltap perangkat yang selama ini hanya dibayar selama 8 bulan …

LINGGA – Tim sepak bola Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Lingga, Telah memenangkan pertandingan perdana di laga turnamen. Piala Rudy cup degan skor 3 – 0. Turnamen tersebut diselenggarakan di desa Kote kecamatan Singkep Pesisir, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepri. Jumat (15/9/2022). Dilansir dari kepritoday.com, pemain yang tergabung di PPDI terdiri dari beberapa desa diantaranya, desa Mepar, benan, desa mamut, desa …

Banjarnegara – Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Banjarnegara melakukan audiensi dengan PJ Bupati dan Kepala Dispermades PPKB Banjarnegara di Pringgitan Rumah Dinas Bupati, Jumat (16/9). Dilansir dari banjarnegarakab.go.id, dalam pertemuan ini PPDI Banjarnegara mengharapkan Pemkab bersedia menaikan pagu Alokasi Dana Desa (ADD) dari minimal 10% menjadi 15% di APBD Kabupaten Banjarnegara untuk tahun anggaran 2023. Sekretaris PPDI Banjarnegara, Akhmad …

Batanghari – Pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Batanghari menggelar diskusi bersama kuasa hukum PPDI Batanghari Abdurrahman Sayuti dan rekan. Jumat (16/9) Dalam diskusi tersebut dibahas berbagai persoalan diantaranya yakni terkait pelaksana Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Evaluasi Kinerja. ” Hingga saat ini ada beberapa oknum kepala desa yang melanggar aturan …