Tag Archives: perpres 104

Purworejo – Bupati Purworejo, Jawa Tengah, Agus Bastian mengeluarkan surat yang ditujukan kepada para camat. Isinya adalah agar mereka mendorong Kades untuk segera membuat APBDes setelah keluar Peraturan Menteri Keuangan (PMK). “Saya harapkan, tolong APBDes segera dibuat dengan menggunakan regulasi saat ini (Perpres 104/2021). Akan tetapi, aturan detilnya menunggu PMK. Supaya di tahun 2022 nanti bisa melaksanakan kegiatan,” kata Kepala …

Jakarta — Anggota Komisi V DPR Hamid Noor Yasin menyoroti aturan patokan alokasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa. Pasalnya, ketentuan itu diprotes pihak perwakilan Asosiasi Perangkat Desa Indonesia (Apdesi).Hamid menyebutkan bahwa ketentuan pengaturan peruntukan BLT yang dipatok minimal 40 persen dari Dana Desa, membuat perangkat desa, khususnya kepala desa kesulitan untuk mengalokasikan Dana Desa secara merata dan berkeadilan di desanya. Dilansir …

Jeneponto – Ratusan perangkat desa di Jeneponto berunjuk rasa di Kantor DPRD setempat. Mereka memprotes aturan penggunaan dana desa. Aksi ini diinisiasi para kepala desa dan perangkatnya yang tergabung dalam APDESI. Dilansir dari inews.id, mereka mengkritisi Perpres No 104 Tahun 2021 tentang Penggunaan Dana Desa yang dinilai merugikan. “Kewenangan kepala desa sekarang jauh berkurang di banding tahun lalu,” kata Ketua …

Bantul- Para perangkat desa di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, mendesak Presiden Joko Widodo merevisi pasal 5 ayat 4 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2022. Revisi itu dimaksudkan agar bantuan langsung tunai – dana desa (BLT DD) bisa masuk ke kas desa. Tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Bantul, para perangkat menyuarakan aspirasi mereka …

Kendal – Imbauan DPP Assosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) untuk melaksanakan aksi demo tanggal 16 desember 2021, tidak dilakukan PPDI Kendal. Dilansir dari ayosemarang.com, Ketua PPDI Kendal Chumaedikatakan bahwa secara jalur organisasi tidak ada kewajiban untuk melaksanakan imbauan turun ke jalan. “Bagi kami, Perangkat Desa di Kendal segala aksi yang melibatkan kerumunan orang banyak berpotensi melanggar protokol kesehatan. Sehingga untuk saat ini dihindari dan …