Puskominfo – PPDI
.Pemalang – Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Pemalang menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam upaya menciptakan desa-desa yang mandiri dan kompetitif.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi antara PPDI dan Pemkab Pemalang yang berlangsung pada hari ini, Senin (5/8/2024). Dalam rapat ini, dibahas perlunya Inventarisasi data aparatur pemerintah desa dan penerbitan Nomor Induk Aparatur Pemerintah Desa (NIAPD).
” PPDI berharap Bupati Pemalang segera mengeluarkan instruksi untuk penerbitan nomor induk sebagai bentuk pengakuan resmi bahwa perangkat desa merupakan bagian dari pemerintah Kabupaten Pemalang,” ujar Dastro di hadapan Bupati Pemalang, Mansur Hidayat, seperti yang dilansir dari centermediaindependent.
Di sisi lain, Kepala Dispermasdes, Akhmadi, menekankan bahwa penerbitan NIAPD memerlukan dasar hukum berupa Peraturan Bupati (Perbup) atau peraturan lainnya yang hingga saat ini belum ada.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Pemalang Mansur Hidayat mengarahkan dinas terkait, khususnya Dispermasdes, untuk bekerja sama dengan Bagian Hukum Sekda Kabupaten Pemalang guna merealisasikan penerbitan NIAPD.
“Segera lakukan langkah-langkah yang diperlukan. Jika di kemudian hari dasar hukum NIAPD sudah ditetapkan, baik dalam bentuk PP maupun Perbup, akan dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya,” tegas Mansur.
Audensi ini dihadiri oleh perwakilan PPDI dari berbagai desa, termasuk Dastro dari Desa Lawangrejo, Isroudin dari Desa Penggarit, Sugeng Priyadi dari Desa Wanamulya, Adi Susanto dari Desa Banjardawa, Agus Kustanto dari Desa Surajaya, dan Barkah dari Desa Lawangrejo.
