Terungkap Respon Presiden Joko Widodo Terhadap Peranan Perangkat Desa Dalam Masa Pandemi Covid-19

Jakarta – Benarkah Presiden Joko Widodo tidak melihat peran serta aktip perangkat desa dalam penanganan pandemi  covid-19? Ternyata sebelum pengumuman terbitnya peraturan pemerintah tentang THR dan Gaji  ke-13 untuk ASN, TNI/Polri, Presiden telah memberikan apresiasi terhadap kinerja perangkat desa dalam penanggulangan wabah covid-19 yang telah berjalan selama 2 tahun ini.

Dilansir dari kominfo.go.id, hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo ketika menghadiri Silaturahmi Nasional Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Tahun 2022 yang digelar di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (29/03/2022). Dalam sambutannya, Kepala Negara mengapresiasi peran para perangkat desa yang telah bekerja keras membantu pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19 di Tanah Air hingga kasus aktif harian Covid-19 terus menurun.

“Ini juga berkat kerja keras Bapak, Ibu semuanya dalam memberi tahu masyarakat, dalam menganjurkan masyarakat untuk vaksinasi, untuk memakai masker, untuk menjaga jarak, untuk cuci tangan,” ujar Presiden.

Menurut Presiden, peran para perangkat desa menjadi ciri khas tersendiri bagi bangsa Indonesia dalam penanganan Covid-19 yang tidak dimiliki oleh negara lain di dunia. Selain itu, sikap gotong royong antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penanganan Covid-19 juga menjadi kekuatan yang dimiliki Indonesia.

“Mereka terkonsentrasi penyelesaiannya di rumah sakit, kita ini tidak, gotong royong sampai ke jajaran yang paling bawah,” ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden turut mengapresiasi peran para perangkat desa dalam mendorong percepatan program vaksinasi Covid-19 di Indonesia. Saat ini, lanjut Presiden, pemerintah telah menyuntikkan 374 juta vaksin Covid-19 kepada masyarakat di berbagai penjuru Tanah Air.

“374 juta itu bukan angka kecil, menyuntikkan 374 juta kali itu bukan gampang, tapi kita bisa melakukan, karena sekali lagi, gotong royong kita,” ucap Presiden.

Meski demikian, Presiden Jokowi berpesan agar para perangkat desa terus membantu meningkatkan capaian vaksinasi lanjutan (booster) Covid-19 di daerahnya masing-masing. Berdasarkan data yang diterima, saat ini baru sekitar 9,6 persen atau 20 juta penduduk Indonesia yang mendapatkan vaksin lanjutan.

“Mari kita dorong lagi masyarakat untuk ikut vaksin booster, agar apa? Memproteksi, melindungi rakyat kita dari Covid, dari varian-varian baru yang ada. Kalau kena pun kalau sudah booster itu, kalau kena pun ringan. Bahkan banyak yang tidak merasa kena padahal dia kena,” tandasnya.

Turut hadir dalam acara tersebut adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar, Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Budi Arie Setiadi, serta Ketua Apdesi Surta Wijaya.

Hanya sangat disayangkan, ketika peran serta abdi negara dalam penanggulangan wabah covid-19 ini di apresiasi oleh Presiden Joko Widodo dengan disertai pemberian THR dan Gaji Ke-13 tapi khusus perangkat desa tidak.

Hal inilah yang seharusnya menjadi perhatian lebih dari Pemerintah Pusat, apalagi masih banyak perangkat desa yang belum mendapatkan Tunjangan Hari Raya. Masih ditambah lagi dengan keterlambatan pencairan penghasilan tetap dan nominal dari penghasilan tetap itu sendiri yang masih jauh dari peraturan yang ada.

Perlu rasanya Pemerintah Pusat terjun langsung ke desa-desa untuk melihat bagaimana realita yang terjadi pada perangkat desa, yang selama ini dianggap sebagai bagian dari Pemerintah.