Puskominfo – PPDI
Tidak lama setelah massa menggelar aksi, Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pesisir Barat Jalaludin keluar menemui massa, setelah Cahyadi Muis menawarkan agar massa menemui Sekda untuk menyampaikan apa yang menjadi aspirasi mereka.
Plt. Sekretaris Daerah (Sekda), Ir. Jalaludin, MP. didampingi oleh Plt. Asisten 3 Bidang Administrasi Umum, Drs. John Edward M.Pd dan Plt. Kadis PMP (Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon), Drs. Imam Habibudin, M.Si. menggelar audinesi bertempat di Ruang Rapat Sekda Gedung A Lantai 3, Komplek Perkantoran Pemkab Pesisir Barat.
Didepan perwakilan masssa Plt. Sekda berjanji akan membayarkan gaji aparatur pekon itu hari ini namun tidak bisa di bayarkan sekaligus selama enam bulan pihaknya hanya menyanggupi untuk pembayaran tiga bulan.
Pemkab Pesisir Barat berjanji akan membayarkan siltap aparatur desa untuk bulan Januari-Maret, sedangkan untuk siltap bulan Oktober-Desember 2022 Jalaludin berjanji pihaknya akan menganggarkan pada anggaran perubahan mendatang, sehingga ia berharap massa aksi bisa memahami keadaaan saat ini.
Dalam kesempatan selanjutnya, atas nama Pemkab Pesisir Barat, Plt. Sekda Kabupaten Pesisir Barat, Ir. Jalaludin, MP. menyampaikan bahwa, terkait masalah ADP yang belum tersealisasi selama 6 bulan (Oktober 2022 – Maret 2023) akan dibayarkan 3 bulan (Januari 2023-Marer 2023) terlebih dahulu pada hari Selasa tanggal 11 April tahun 2023, dan sisanya akan dibayarkan ketika sudah melalui Anggaran Perubahan di tahun 2023
“Mewakili Pemkab Pesisir Barat, saya meminta kita semua untuk bersabar dan memohon kerjasamanya, karena InsyaAllah besok (Selasa, 11 April 2023) kalau tidak ada hambatan, ADP sudah di salurkan untuk bulan Januari 2023 s/d Maret 2023 terlebih dahulu, sisanya akan kami bayarkan ketika sudah melewati Rapat Anggaran Perubahan sesuai dengan regulasi dari Kemendagri”, tandas Sekda
Plt. Sekda Kabupaten Pesisir Barat juga meminta kepada pihak PDDI agar hal ini tidak dikaitkan dengan isu politik, dikarekan pada tahun 2024 akan dilaksanakan Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota se-Indonesia.
“Kami (Pemkab Pesisir Barat) meminta kepada kita semua yang hadir saat ini, agar jangan sampai isu mengenai penyaluran Anggaran Dana Pekon (ADP) ini dibawa ke ranah politik, karena semua ini sudah di atur dalam peraturan perundang-undangan”, tambah Sekda
Hal tersebut pun langsung mendapat tanggapan kembali dari ketua PPDI Pesisir Barat Agus Ricardo, ia menekankan agar Pemkab Pesibar tidak hanya memberikan janji manis saja tetapi benar-benar berkomitmen untuk membayarkan siltap bagi aparatur pekon di Pesisir Barat, mereka mengancam apabila janji tidak di tepati mereka akan menggelar aksi kembali.
“Mudah-mudahan apa yang di sampaikan sekda benar-benar bisa direalisasikan sebab kalau tidak kami pastikan akan kembali menggelar aksi sampai tuntutan kami benar-benar di dengar dan kami akan mogok kerja,” tegasnya.
