Puskominfo – PPDI
SEMARANG – Rapat koordinasi Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Jawa Tengah yang digelar di NUWIS Convention Bandungan Semarang pada 1-2 Mei secara dibuka Kapolda Jateng Irjen Ahmad Lutfi.
Acara Rakor yang diikuti Pengurus Kabupaten Se-Jawa Tengah ini, tampak hadir politikus nasional Budiman Sudjatmiko, Staff Ahli Presiden Danar Rahmanto, Mantan Ketua Umum PPDI Ubaedy Rosidy dan Sarjoko, Mantan Sekjen PPDI sekaligus Dewan Penasehat PPDI Jawa Tengah.
Kabar penting terkait dengan perkembangan dari revisi PP No 11 Tahun 2019 disampaikan oleh Budiman Sudjatmiko dalam pidato sambutannya.
“ Revisi dari PP ini akan diterbitkan sebelum Presiden Jokowi meletakkan jabatannya,” ujar Budiman Sudjatmiko.
Disampaikan juga oleh mantan politikus PDIP yang santer disebut sebagai calon Menteri Desa dalam Kabinet Prabowo-Gibran ini, bahwa ada point penting bagi perangkat desa dalam perubahan PP nantinya.
“ Ada penjelasan terkait status perangkat desa dalam revisi PP tersebut,” ujar Budiman Sudjatmiko yang juga anggota Pansus Rancangan Undang-Undang Desa .
Tentu hal ini menjadi satu kabar gembira yang dinantikan perangkat desa, terlebih lagi Presiden Jokowi pernah menjanjikan status PNS bagi perangkat desa dalam janji kampanye pada Pemilihan Presiden tahun 2014 yang lalu.
Saat menjadi pembicara di rakorda PPDI Jateng, Budiman menyampaikan perangkat desa harus sejahtera dan hal itu dibutuhkan peraturan pemerintah untuk menunjangnya.
“Saya akan bantu dorong lewat PP,” katanya.
Kepada perangkat desa Budiman menjelaskan sekarang ini pembangunan fisik di desa tidak lagi dibutuhkan. Selain itu masa jabatan 8 tahun bagi kepala desa juga sudah tercapai. Sehingga menurut dia sudah saatnya perjuangan dialihkan kepada perangkat desa.
Peraturan pemerintah dibutuhkan antara lain untuk mengatur tunjangan kinerja perangkat, status perangkat desa sebagai aparatur pemerintahan serta akuntabilitas dan penguatan SDM perangkat desa.
Rapat koordinasi daerah PPDI Jateng salah satunya bakal membahas kondusifitas perangkat desa pasca pemilu 2024. Perangkat desa yang menjadi tulang punggung pelaksanaan tata pemerintahan desa sehari-hari diharapkan solid dan menjaga persatuan di masyarakat.
Sementara itu Ketua PPDI Jawa Tengah Herry Purnomo menyampaikan salah satu yang menjadi bagian penting dalam rakor kali ini adalah menjaga keharmonisan pasca pemilu.
“Sangat tepat salah satunya menjaga persatuan dan keharmonisan perangkat desa di masing-masing wilayahnya,”katanya.
Heryy juga mengatakan sejak pengurusannya berjalan satu ini pengurus PPDI dan anggotanya solid dalam melayani masyarakat. Selain menjaga kondusifitas wilayah, rakorda juga menjadi bagian penting dalam memperjuangkan nasib perangkat desa secara lebih luas.
“Konsolidasi untuk memantapkan organisasi. Kami dan kawan-kawan bertemu dalam forum resmi seperti ini namun santai,” terangnya.
Sampai berita ini diturunkan, Rakorda PPDI Jawa Tengah masih akan berlanjut besok pagi.
