Puskominfo – PPDI
Jakarta – Wakil Sekjen Partai Golkar Satya Widya Yudha menerima kunjungan Pengurus Pusat (PP) PPDI di Gedung Dewan Energi Nasional, Jl. Gatot Subroto, Jakarta Selatan pada Senin (31/05/2021) kemarin.
Pada kunjungan silahturahmi ini PP PPDI yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum Mujito, didampingi oleh Sekretaris Jendral Sarjoko, S.H, Ketua PPDI Propinsi Bengkulu Ibnu Majah, A.Md, dan Ketua PPDI Kabupaten Tuban Jawa Timur, H. Sutoyo Muslih.
Satya Widya Yudha yang juga merupakan anggota Dewan Energi Nasional menyambut baik kunjungan dari beberapa pengurus salah satu organisasi profesi besar ditanah air, dan hal ini tentu menjadi satu perhatian khusus beliau terutama setelah mendapatkan gambaran jelas terkait dengan dinamika perangkat desa paska terbitnya Undang-Undang No 06 Tahun 2014 Tentang Desa.
“ Beliau (Satya Widya Yudha) sangat mengapresiasi dengan pertemuan pada hari ini, “ terang Mujito, Ketua Umum PPDI ketika memberikan keterangan melalui sambungan seluler.
“ Maraknya kasus-kasus pemberhentian perangkat desa yang terjadi secara masiv, keterlambatan pencairan penghasilan tetap dan problem-problem yang lain seputar perangkat desa yang kami sampaikan menjadi satu keprihatinan tersendiri buat beliau.”
Adapun silahturahmi ini merupakan bagian dari kunjungan kerja PP PPDI selama di Jakarta, selain agenda silahturahmi dengan anggota Komite 1 DPD RI yang digelar pada malam dihari yang sama.
“ PP PPDI sangat memiliki kepentingan ketika menyampaikan dinamika seputar pernagkat desa yang terjadi pada hari ini,” lanjut Mujito, “ Harapan kami (PPDI) tentu apa yang disampaikan dapat diteruskan ke internal Partai Golkar agar dapat menjadi salah satu tema pembahasan dalam revisi Undang-Undang Desa nantinya.”
Pandangan senada dengan yang disampaikan PPDI terlihat dari respon Satya Widya Yudha, seperti disampaikan oleh Ketua Umum PPDI, beliau secara khusus tentu akan memberikan masukan-masukan dari PPDI ini untuk dijadikan pembahasan tersendiri dalam internal partai sebelum digulirkan pada rapat-rapat pembahasan revisi UU Desa di DPR RI.
“ PPDI tentu sangat berharap dengan posisi Ketua Komisi 2 dari Partai Golkar yang membidangi revisi UU Desa nantinya, dapat berperan cukup strategis dengan masukan-masukan ini,” pungkas Mujito.
Selamat pagi pak ketum, kami dari 4 kabupaten satu kota di sekepulaun Nias berterimakasih atas perjuangan Bapak, semoga kedepan semakin sukses dan harapan kita pada revisi UU desa nantinya ada kejelasan status kita sebagai perangkat desa di NKRI yang kita cintai ini.