Puskominfo – PPDI
Jakarta – Enam organisasi yang terdiri dari organisasi Kepala Desa, Badan Perwakilan Desa (BDP), Perangkat Desa, dan elemen desa lain mengagendakan aksi massa besar-besaran pada akhir Januari 2024 nanti.
Dalam surat himbauan yang ditanda tangani 6 organisasi desa ini, pada garis besarnya mengajak untuk menggelar aksi besar-besaran dalam rangka mendesak DPR dan Pemerintah untuk membahas kelanjutan dari revisi UU Desa.
Seperti aksi-aksi sebelumnya, pada surat himbauan dengan nomor 09/ABD-JILID III/I/2024, tertanggal 11 Januari 2024 ini sendiri tidak menyertakan PPDI sebagai organisasi profesi perangkat desa terbesar di tanah air.
Ketidak ikutan PPDI dalam aksi massa yang akan diadakan pada Kamis 25 Januari 2024 ini sendiri dapat dimaklumi, karena sedari awal PPDI memang tidak terlibat dalam aksi yang mengatasnamakan beberapa organisasi stakeholder desa.
Meski sejauh ini belum ada sikap resmi yang dikeluarkan oleh Ketua Umum PPDI, tapi bisa dipastikan PPDI tidak akan terlibat secara langsung pada aksi tersebut.
Secara umum bisa di maklumi mengingat pada tanggal pelaksaan dari aksi tersebut sudah mendekati pelaksanaan Pemilu, tentu banyak anggota PPDI yang tidak bisa mengikuti karena sibuk dengan kegiatan menjadi Panitia Pemungutan Suara (PPS) maupun anggota KPPS.
Selain itu, banyak masukan-masukan dari beberapa anggota PPDI melalui obrolan di berbagai group-group media sosial yang menilai bahwa tidak ada urgensi bagi PPDI mengikuti aksi tersebut.
Hal ini sendiri dapat dimaklumi mengingat sebagian besar anggota PPDI menuntut adanya kejelasan status kepegawaian perangkat desa dalam revisi UU Desa. Sementara itu dari informasi yang beredar sejauh ini tidak ada pasal perubahan yang membahas tentang tuntutan utama dari anggota PPDI tersebut.
Menarik ditunggu respon dari Pengurus Pusat PPDI dalam mensikapi agenda pembahasan lanjutan dari revisi Undang-undang No 06 Tahun 2014 Tentang Desa ini.
