admin

PPDI Cirebon Kritisi Kasus Nurhayati, Galangan Dukungan Moril Sebagai Bentuk Keprihatinan

Cirebon, – Kasus yang menimpa Nurhayati menjadi tersangka, yang merupakan salah seorang perangkat Desa Citemu, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Kini proses terus berlanjut dengan membuat tanda tangan petisi dari semua perangkat desa se-kabupaten Cirebon, sebagai bentuk untuk mendukung Nurhayati. Menyikapi permasalahan tersebut, akhirnya ketua FKKC Kuwu Muali bersama pengurusnya, turun langsung ke desa Citemu dengan mengadakan rapat internal para Kuwu, …

Read More »

Undang-Undang Perangkat Desa? Begini Respon Kemendagri

Profesi perangkat desa makin hari makin banyak peminatnya, apalagi dengan peningkatan kesejahteraan yang diterima sekarang ini. Mulai dari adanya penghasilan tetap setara PNS golongan 2 A, jaminan kesehatan dan jaminan hari tua, menjadikan profesi ini diserbu para pelamar disaat ada posisi lowong. Peningkatan kesejahteraan ini sayangnya belum diimbangi dengan penguatan profesi ini sendiri dalam kedudukannya sebagai bawahan Kepala Desa. Meski …

Read More »

Sikapi Pemberhentian Perangkat Desa, Hal Ini Menjadi Sorotan Ombudsman NTT

Ende : Pemberhentian para perangkat desa secara sepihak oleh kepala desa di berbagai daerah di NTT menjadi saat ini menjadi sorotan Ombudsman NTT. Di Manggarai Timur, puluhan aparat desa diberhentikan tidak melalui prosedur oleh para kepala desa pasca pelantikan, bahkan beberapa diantaranya diberhentikan melalui pesan singkat WastApp. Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTT Darius Beda Daton kepada rri.co.id, Rabu (16/02) mengatakan, …

Read More »

Diberhentikan Lewat Pesan Singkat, Kadis PMD Lampura Nilai Tidak Sesuai Mekanisme

Kotabumi — Perangkat Desa Penaganratu, Kecamatan Abung Timur, Lampung Utara (Lampura) mempertanyakan mekanisme pemberhentian dan pengangkatan staf desa. Sebab, tanpa pemberitahuan yang jelas dan surat, pegawai yang bertugas di desa tersebut diberhentikan kepala desa baru secara sepihak. Salah satu perangkat desa mengaku hanya diberitahu melalui pesan singkat dan ternyata langsung ada yang menggantikan. “Padahal jelas mekanismenya dalam Permendagri No.67/2017 tentang mekanisme …

Read More »

Anggaran Belum Ada, Perangkat Desa Bengkulu Utara Hanya Terima 11 Bulan Tunjangan

ARGA MAKMUR – Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara saat ini masih melakukan penghematan disebabkan minimnya anggaran yang diterima pada tahun 2022 ini. Dampak penghematan inipun berdampak dengan pembayaran tunjangan ribuan perangkat desa di 215 desa se Kabupaten Bengkulu Utara.Dimana para abdi desa tersebut harus menerima pembayaran tunjangan dirinya hanya dapat dibayarkan oleh Pemerintah Daerah melalui ADD selama 11 bulan dalam tahun …

Read More »

Alhamdulillah, Ratusan Perangkat Desa Batang Tidak Jadi Diberhentikan

Bupati Batang Wihaji mengeluarkan kebijkan baru terkait Perbup Nomor 09 Tahun 2016 tentang syarat minimal pendidikan terakhir SMA atau sedarajat bagi perangkat desa.  Dilansir dari ayosemarang.com, kebijakan Perbup baru itu memberikan kesempatan melanjutkan pendidikan bagi perangkat desa yang belum memiliki ijazah SMA atau sederajat hingga tahun 2024.  “Perbup 09/2016 itu, mengatur jabatan perangkat desa minimal pendidikannya SMA dengan batasan waktu di tahun 2022. Semangatnya agar ada peningkatan sumber daya manusia (SDM). Karena sekarang …

Read More »

Gaduh Klaim JHT, Ternyata Begini Jaminan Purnatugas Untuk Perangkat Desa

Akhir-akhir ini marak pemberitaan tentang perubahan peraturan pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT) untuk pekerja yang selama ini dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan. Ketentuan baru pencairan dana JHT itu diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua. Di mana aturan ini mengubah ketentuan pencairan JHT dari sebelumnya bisa 100 …

Read More »

Dorong Gaji Ke-14, Perangkat Desa Wonogiri Harus Siap Bersinergi Positip

Wonogiri – Perangkat Desa di Kabupaten Wonogiri pantas berharap lebih dengan peningkatan kesejahteraan di tahun 2022 ini, hal ini terungkap dari hasil kunjungan beberapa aktivis perangkat desa dengan Anggota Komisi 1 DPRD Wonogiri. Dalam agenda tersebut, Anggota DPRD dari Fraksi PDIP, Rusdiana, menyampaikan bahwa Komisi 1 mendorong Pemerintah Kabupaten melalui Dinas PMD untuk mengalokasikan anggaran bagi gaji ke-14 perangkat desa. …

Read More »

Pecat Kades Nakal, PPDI Prop Bengkulu Dorong Kasus Seluma Menjadi Percontohan

Bengkulu – Ketua PPDI Propinsi Bengkulu, Ibnu Majah A.md, mersepon positip langkah tegas yang diambil Bupati Seluma, yang memberhentikan Kepala Desa Padang Kelapo. Seperti diinformasikan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seluma resmi memberhentikan Kepala Desa Padang Kelapo, Onzaidi, dari jabatannya. Pemberhentian ini disampaikan langsung dalam kegiatan penyerahan Surat Keputusan (SK) pemberhentian yang digelar tertutup di ruang rapat Bupati Seluma, Rabu (9/2) pukul …

Read More »

Langkah Tegas Bupati Seluma, Pecat Kades Nekat Berhentikan Perangkat Desa Non Prosedural

Seluma – Polemik dualisme perangkat desa yang terjadi di Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras yang berlarut-larut sejak 2 tahun, berakhir dengan pemberhentian tidak hormat terhadap Onzaidi dari jabatannya selaku Kades Padang Kelapo, melalui SK yang ditandatangani Bupati Seluma Erwin Octavian. Melalui rapat tertutup pada Rabu sore (9/2) sekitar pukul 14.00 wib yang dipimpin Wakil Bupati Gustianto, dan dihadiri …

Read More »