Puskominfo – PPDI
JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI menggelar Rapat Paripurna Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023-2024, di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara II, Senayan Jakarta, Kamis (28/03/2024).
Dalam Rapat Paripurna kali ini salah satu agenda yang dibahas adalah Pembicaraan Tingkat Il/Pengambilan Keputusan atas Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa).
Perwakilan pemerintah dalam Pembahasan tingkat II/Pengambilan Keputusan perubahan kedua atas UU No 06 Tahun 2014, dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri,Kementerian Desa PDTT, KemenPAN RB, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Hukum Dan HAM.
Agenda ini dibuka penyampaian keputusan yang telah disepakati antara Baleg DPR RI dengan Perwakilan Pemerintah dalam pembahasan tingkat I yang berlangsung beberapa waktu yang lalu, oleh Ketua Baleg Supratman Andi Agtas.
Disebutkan oleh Ketua Baleg DPR dalam perubahan atas UU Desa ini ada 26 poin perubahan dari 248 DIM dari Baleg dan Pemerintah pada 5 Februari 2024, dan disetujui oleh fraksi-fraksi untuk dibawa ke Rapat Paripurna untuk mendapatkan persetujuan dari anggota Rapat Paripurna.
Pimpinan rapat paripurna, Ketua DPR Puan Maharani menanyakan kepada seluruh anggota Dewan apakah menyetujui RUU itu disahkan sebagai Undang-Undang (UU).
“Selanjutnya kami menanyakan kepada setiap fraksi, apakah Rancangan Undang Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang-undang?” tanya Puan.
“Setuju,” jawab semua anggota Dewan yang hadiri, dilanjutkan ketukan palu Puan tanda persetujuan.
Dan tepat pada pukul 10.50 WIB, revisi UU Desa disahkan menjadi Undang-Undang dalam rapat paripurna DPR RI.
Sampai berita ini diturunkan, masih berlangsung agenda rapat paripurna dengan mendengarkan pandangan pemerintah yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
