Berita

Jakarta – Pembahasan mengenai perubahan kedua atas UU No 06 Tahun 2014 memasuki tahap selanjutnya, pekan depan ini agenda lanjutan kembali akan dibahas dalam Badan Legalisasi (Baleg) DPR RI. Setelah diskusi yang menarik dalam rapat di Baleg DPR RI kemarin, setidaknya ada 3 isu dalam draf revisi UU Desa yang belum disepakati oleh Baleg, hal ini diungkap oleh Ketua Baleg …

Banyuwangi – Revisi Undang Undang (UU) Desa telah disepakati Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. Dalam revisi tersebut terdapat pengubahan masa jabatan Kepala Desa yang sebelumnya 6 tahun diubah menjadi 9 tahun. Tahapan pilkades yang sudah berjalan terancam dihentikan karena masa jabatan Kades diperpanjang. Pengesahan peralihan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa disepakati dalam rapat Panitia Kerja (Panja) penyusunan Rancangan Undang Undang (RUU) …

Ende – Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Ende setiap triwulan mengadakan pertemuan Rapat Koordinasi secara bergilir dimasing masing kecamatan. Untuk rakor kali ini berlangsung pada Sabtu, 1 juni 2023 bertempat di Aula Kantor Desa Lise Lowobora Kecamatan Wolowaru Kabupaten Ende. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua beserta Pengurus PPDI Kabupaten Ende, Kepala Desa Lise Lowobora dan pengurus PPDI dimasing …

Seluma – Bupati Seluma Erwin Octavian, mengukuhkan pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Seluma periode 2023/2028, di Gedung Daerah Serasan Seijoan Kabupaten Seluma. Bupati Seluma Erwin Octavian menyampaikan, ia berharap kepengurusan PPDI yang baru periode dapat bersinergi dalam bekerja dan saling menjaga komunikasi satu sama lain agar terciptanya tujuan bersama dalam membangun Desa dan Daerah. “Saya berharap kepengurusan PPDI …

SIDOARJO – Ribuan perangkat desa se Kabupaten Sidoarjo yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) menuntut kenaikan Penghasilan Tetap (siltap) dan tunjungan purna tugas untuk perangkat dan kepala desa di Kabupaten Sidoarjo. Pihak DPRD Sidoarjo akan siap mengawal aspirasi terkait kenaikan Silkap perangkat desa agar bisa masuk di APBD 2024. Dilansir dari radarjatim.id, Saat ini berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) …

Jakarta – Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa rapat Panitia Kerja (Panja) Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (RUU Desa) dilanjutkan pada Senin (3/7) untuk membahas tiga poin utama.“Kita pending, kita tutup rapat hari ini, kita lanjutkan hari Senin pagi dan kita langsung ambil keputusan pukul 13.00, …

JAKARTA  – Badan Legislasi (Baleg) DPR sepakat mengusulkan ketentuan masa jabatan kepala desa dalam revisi Undang-Undang Desa langsung berlaku ketika UU ini disahkan. Artinya, masa jabatan kepala desa yang seharusnya segera berakhir bakal langsung diperpanjang menyesuaikan aturan yang ada di RUU ini. “Pada saat UU ini berlaku: 1) Kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang masih menjabat pada periode pertama …

JAKARTA  – Rapat Panitia Kerja (Panja) Badan Legislasi (Baleg) DPR menyampaikan bahwa salah satu poin revisi UU Desa adalah mengatur tentang pemilihan kepala desa. Dalam rapat yang berlangsung hari ini di Gedung DPR RI, anggota Panja Baleg DPR RI menyepakati apabila dalam pemilihan Kepala Desa hanya terdapat 1 orang calon, maka diputuskan melalui musyawarah untuk mufakat. Hal ini disepakati agar …

JAKARTA – Kepala Badan Pengembangan Informasi Desa, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Ivanovich Agusta menyebut tidak semua pasal berubah dalam revisi undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. “Tidak semua pasal di rubah, tapi pasal-pasal tertentu, dalam revisi minor seperti ini satu hal penting adalah siapa yang siap dengan konsep dan isinya itu yang memperoleh manfaat terbanyak, …

JAKARTA  – Rapat Panitia Kerja (Panja) Badan Legislasi (Baleg) DPR menyampaikan bahwa salah satu poin revisi UU Desa adalah mengatur adanya tunjangan purnatugas bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Dilansir dari kompas.com, hal itu setidaknya diatur dalam tiga Pasal, yakni Pasal 26, Pasal 50A dan Pasal 62. Adapun tunjangan purnatugas itu akan diberikan satu kali setelah mereka …