Berita

Jakarta – Arteria Dahlan kini tengah menjadi perbincangan setelah perdebatan panas antara dirinya dengan Mahfud Md ramai menjadi perbincangan. Harta hingga berbagai permasalahan yang pernah dialaminya pun turut menjadi sorotan. Sosok yang sering bersuara keras ini siapa yang mengira kalau, menjadi salah satu bagian dalam aktivitas Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) ? tercatat mulai dari 2017 salah satu politikus PDIP …

Jakarta – Kebijakan pemerintah yang tidak akan memberi Tunjangan Hari Raya (THR) di Hari Raya Idul Fitri 2023 kepada pegawai honorer mendapat kritik dari Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Menurutnya, pemerintah seharusnya mengedepankan rasa keadilan. Aturan mengenai THR tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15/2023 yang diteken oleh Presiden Jokowi pada 29 Maret 2023. “Kalau kita timbang …

SUMEDANG–Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Sumedang mengaku kecewa dengan adanya surat edaran dari Sekretaris Daerah Sumedang Nomor B2287/PMD/III Tahun 2023 tentang optimalisasi penginputan dashboard sistem akuntabilitas kinerja pemerintahan (SAKIP) Desa. Dilansir dari melansir.com, Ketua PPDI Kabupaten Sumedang, Utep Ruspendi mengatakan pihaknya merasa keberatan dengan poin kelima huruf C. Adapun poin kelima itu berbunyi: “Memberikan surat pengajuan penyaluran alokasi dana desa …

JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan, permohonan uji materiil terhadap Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang diajukan seorang warga bernama Eliadi Hulu pada Januari lalu, tidak dapat diterima. Dilansir dari kompas.com, Eliadi Hulu sebelumnya melayangkan gugatan agar kepala desa (kades) yang dimungkinkan menjabat selama 6 tahun dan terpilih untuk maksimum 3 periode …

Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar persidangan Pengucapan Putusan pengujian materiil Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada Kamis (30/03), pukul 10.00 WIB. Perkara dengan nomor 15/PUU-XXI/2023 ini dimohonkan oleh Eliadi Hulu, seorang warga masyarakat Desa Ononamo Tumula. Pemohon merasa …

Arga Makmur – Perangkat Desa Meok yang korban Pemberhentian Nonprosudral yang Surat Keputusan yang di keluarkan oleh Kepala Desa Meok tentang Pemberhentian Perangkat Desa Meok Kecamatan enggano berbuntut Panjang, senin 20 Maret 2023, Marhelam korban pemberhentian Nonprosural resmi daftrkan gugatan SK Kepala Desa tersebut ke PTUN Provinsi Bengkulu. Kami bertempat dalam SK Pemberhentian tersebut yaitu Revard Sudana, Marhelam, Meldi Ronal …

Arga Makmur – Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Bengkulu Utara dalam Orasinya di terima oleh Sekda kab Bengkulu Utara, menyampaikan kepada pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara untuk memberi sanksi tegas bagi oknum Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desanya di luar prosudurl/Nonprosudural, hal ini di sampaikan Tim 9 perwakilan massa saat mediasi di ruang rapat SekdaKab Bengkulu Utara dan DPRD Bengkulu Utara …

JAKARTA – Politikus PDI Perjuangan Budiman Sudjatmiko mengaku bakal mengawal revisi UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa meski dirinya bukan berstatus anggota DPR RI. Silansir dari jpnn.com, Budiman mengatakan itu saat menyampaikan pernyataan dalam acara Peringatan Tahun Kesembilan UU Desa di Parkir Timur, Senayan, Jakarta, Minggu (19/3). “Meski tidak berada di DPR RI, saya akan mengawal perjuangan revisi UU Desa,” kata Budiman …

Grobogan  – PPDI Grobogan FC menahan imbang 5-5 melawan Sorban FC, dalam pertandingan persahabatan yang digelar di lapangan sepak bola Gelora Padmi Indah Desa Kunjeng, Gubuk, Grobogan. Pertandingan dengan skor ketat ini sendiri merupakan salah satu kegiatan dibidang olahraga dari Pengurus PPDI Kabupaten Grobogan. “ Kebetulan hari ini PPDI Grobogan FC  mendapatkan  lawan tangguh yaitu Sorban FC, kesebelasan yang beranggotakan …

Jakarta – Kepala desa dari berbagai asosiasi berkumpul di kawasan Gelora Bung Karno hari ini, dalam rangka HUT ke-9 Undang-Undang Desa. Mereka meminta agar 10% dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dialokasikan untuk dana desa. Ketua Apdesi Surta Wijaya meminta pemerintah memperhatikan desa melalui pemerataan pembangunan. Hal tersebut bisa dilakukan dengan mengalokasikan 10% dana APBN untuk dana desa. Tetapi jangan …