Berita

Jakarta – Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pemerintahan Desa (Bina Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar acara serah terima jabatan (sertijab) Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Ruang Rapat Paramananda Lantai 4 Gedung C Kantor Ditjen Bina Pemdes Jakarta Selatan, Rabu (2/11/2022).  Sebagaimana dikutip dari depokterkini.com, Eko Prasetyanto Purnomo Putro resmi menjabat sebagai Direktur Jenderal Bina Pemdes menggantikan Yusharto Huntoyungo yang mendapat …

BAGANSIAPI-API — Persatuan Perangkat Derah Indonesia (PPDI) Rokan Hilir kerjasama PPDI kabupaten Rokan Hilir dengan Dinas Pendapatan Daerah (Bapenda) pada kegiatan sosialisasi pembayaran pajak daerah melalui aplikasi e.sptpd, Jumat (4/11). “Kegiatan ini kami laksanakan 3 sesi yaitu sesi pertama kami pusatkan di Bagansiapiapi untuk 8 kecamatan dan 56 desa,” ungkap Ketua PPDI Riau Nina Siahaan, Jumat (4/11) seperti dilansir dari …

Bojonegoro – Puluhan aparatur perangkat desa dan kepala desa di tujuh desa di Kecamatan Bojonegoro Kota ngluruk ke kantor camat. Mereka protes karena tak menerima gaji selama lima bulan. Mereka yang kebanyakan ibu-ibu perangkat desa nekat mendatangi kantor kecamatan untuk mendesak pihak kecamatan membayar gaji mereka. Mereka juga meminta penyelesaian terkait surat penolakan atau pengembalian proposal pengajuan penyaluran Alokasi Dana …

Malang –  Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) tahap II tahun Aggaran 2022 di Kabupaten Malang terjadi peningkatan. Pemkab Malang telah mengalokasikan pada APBD Perubahan Tahun Agggaran 2022 sekitar Rp 28 milyar untuk memberikan tambahan penghasilan tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Malang Eko Margianto menyampaikan adanya peningkatan penerimaan anggaran untuk pemangku …

PRAYA – Persoalan pemberhentian perangkat desa yang terjadi selang beberapa waktu setalah kepala desa dilantik masih menjadi perhatian para perangkat desa. Padahal melalui peraturan bupati, telah diatur ketentuan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa agar tidak dilakukan sebelum enam bulan pasca kades dilantik. Terlebih lagi, amanat Perbup tersebut sudah dijelaskan saat kades dilantik pada 11 Oktober lalu. Namun demikian aturan bupati …

Gresik – Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Gresik menolak dengan keras rencana pengurangan plotting anggaran alokasi dana desa (ADD) pada RAPBD 2023, sebesar Rp 22,9 miliar. Dalam keterangannya selasa (01/11/2022),Heri Selaku ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Gresik yang menaungi kurang lebih 2.850 perangkat Desa se kabupaten Gresik ini “Kalau terbukti ADD di RAPBD 2023 dikurangi, PPDI se …

PATI – Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) mengusulkan beberapa poin ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Salah satu poinnya masa jabatan perangkat (Perades) sama dengan masa jabatan kepala desa (Kades). Usulan itu, langsung mendapat penolakan karena bisa merugikan Perades. Usulan yang disampaikan DPP Apdesi Nomor: 094/B/DPPAPDESI/X/2022 Ke Kemendagri ada 11. Di antaranya, pelaksanaan Pilkades tidak terpengaruh oleh pelaksanaan Pemilu serentak tahun …

JOGJA – Seluruh Lurah dan Pamong Kalurahan se-Kabupaten Sleman yang tergabung dalam Paguyuban Suryo Ndadari menolak Rekomendasi Audensi Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pemerintah Desa seluruh Indonesia (DPP APDESI). Lurah Triharjo Irawan yang juga Ketua Paguyuban Manikmaya mengatakan, dari 11 rekomendasi tersebut, poin nomor 4 terkait masa jabatan Perangkat Desa menjadi salah satu wacana yang perlu ditelaah dengan lebih cermat, baik dari aspek yuridis maupun tata kelola pemerintahan. “Poin …

Wonogiri – Pengurus PPDI Kabupaten Wonogiri sepakat akan menolak apabila ada wacana atau usulan Perangkat Desa menjadi ASN  dalam skema PPPK, hal ini menjadi keputusan dalam rapat koordinasi yang dilaksanakan pada Senin (31/10) siang. Acara rakor yang  bertempat  di RM. Alami Sayang Ngadirojo, Wonogiri ini diadakan sebagai upaya menjalin koordinasi antar pengurus dalam mensikapi dinamika seputar organisasi dan perangkat desa …

JAKARTA – Perangkat desa dianggat sebagai pihak yang paling dirugikan dari Undang-Undang (UU) Desa. Hal ini pun membuat Hendra Juanda, Wibowo Nugroho, Yuliana Efendi, Fredi Supriadi dan Utep Ruspendi yang berprofesi sebagai perangkat desa menggugat UU tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK). UU tersebut, kata Hendra, tak serta merta melindungi para perangkat desa. Sebab, masih banyak diantaranya mereka yang mendapat pemberhentian sepihak …