Jika Ada Wacana Perangkat Desa Masuk PPPK, PPDI Wonogiri Tegas Menolak

Wonogiri – Pengurus PPDI Kabupaten Wonogiri sepakat akan menolak apabila ada wacana atau usulan Perangkat Desa menjadi ASN  dalam skema PPPK, hal ini menjadi keputusan dalam rapat koordinasi yang dilaksanakan pada Senin (31/10) siang.

Acara rakor yang  bertempat  di RM. Alami Sayang Ngadirojo, Wonogiri ini diadakan sebagai upaya menjalin koordinasi antar pengurus dalam mensikapi dinamika seputar organisasi dan perangkat desa akhir-akhir ini.

Dalam sambutannya Ketua PPDI Wonogiri Tugino, menyampaikan perlu segera diisinya posisi Sekretaris yang lowong karena yang mengisi sebelumnya meninggal dunia.

“ Kami sempatkan berkirim doa untuk saudara kami alm Aria Bagus , Sekretaris PPD Kabupaten yang telah berpulang dikarenakan sakit,” ujar Tugino ketika ditemui seusai acara rakor. “ Dan disepakati posisi tersebut sementara diampu oleh Sardi dari Kecamatan Baturetno yang juga diposisi Ketua 3 PPDI Kabupaten Wonogiri”.

Tidak ketinggalan, disepakati pula bahwa PPDI Wonogiri secara tegas menolak usulan terkait pembatasan masa kerja perangkat desa yang diusulkan oleh DPP Apdesi.

“ Usulan tersebut jelas-jelas tidak sesuai dengan keinginan perangkat desa, untuk itu PPDI Wonogiri secara tegas menolaknya,” lanjut Tugino.

Ditengah-tengah diskusi juga dibicarakan upaya-upaya pelemahan posisi perangkat desa utamanya melalui pembatasan masa jabatan, dimana dalam 2 tahun terakhir ini beberapa kali muncul usulan masa jabatan perangkat desa disamakan dengan masa jabatan kepala desa.

Kalau dicermati dengan seksama, usulan tersebut senada dengan wacana perangkat desa menjadi PPPK yang sempat ramai di beberapa waktu yang lalu. Apalagi sempat tersiar kabar bahwa di internal Kementerian Dalam Negeri sendiri usulan ini sempat mengemuka, meski belum menjadi usulan resmi yang akan diajukan melalui Pemerintah Pusat.

Pegawai yang masuk dalam kategori PPK itu sendiri memiliki kontrak kerja dengan instansi pemberi kerja, artinya apabila perangkat desa masuk dalam kriteria PPPK tentu akan memiliki masa kerja sesuai kontrak yang diberikan oleh pemberi kerja dalam hal ini kepala desa.

Pada posisi inilah, perangkat desa akan menjadi lemah karena masa kerja tergantung oleh kepala desa, meskipun bisa diperpanjang lagi setelah evaluasi.

“ Andai wacana perangkat desa menjadi PPPK ini diteruskan, PPDI Wonogiri juga menolak keras kalua perlu siap demo besar-besaran di Jakarta, “ ujar Tugino. “ Karena wacana ini jelas-jelas merugikan perangkat desa dalam hal masa jabatan”.

“ Tentu sesuai dengan garis komando, apa yang menjadi pembahasan hari ini akan kita bawa tingkat selanjutnya agar menjadi keputusan resmi dari PP PPDI, “ pungkas Tugino.

About admin

Check Also

Mendagri Tetapkan Seragam ASN, Bagaimana Dengan Penggunaan Seragam Bagi Perangkat Desa?

JAKARTA – Menteri Dalam Nеgеrі (Mеndаgrі) Tіtо Kаrnаvіаn ѕесаrа rеѕmі tеlаh mеngеluаrkаn реrаturаn mеngеnаі ѕеrаgаm …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *