Brebes– Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Brebes, Jawa Tengah hari ini Kamis (20/10/2022) menggelar audiensi besar-besaran di gedung DPRD Brebes. Dalam audiensi yang dihadiri sekitar 1.500 orang perangkat desa yang tergabung dalam PPDI dari 17 kecamatan se-Kab. Brebes tersebut menuntut agar Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) mencabut rekomendasi mereka nomer 094/B/DPP-APDESI/X/2022 tertanggal 17 Oktober 2022 dimana dalam salah …
Read More »Berita
Tidak Terima Usulan Apdesi, PPDI Brebes Lakukan Aksi Massa
Brebes – Gerakan turun ke jalan sudah mulai terjadi, seiring dengan usulan Apdesi mengenai pembatasan masa jabatan perangkat desa. Ribuan perangkat desa anggota PPDI Kabupaten Brebes melakukan aksi massa pada hari ini, Kamis (20/20), didepan Gedung DPRD Brebes. “ Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes atas usulan Apdesi yang dirasa sangat merugikan perangkat desa,” ujar salah satu peserta aksi dari …
Read More »Terlanjur Gaduh, PP PPDI Terbitkan Surat Pernyataan Sikap Atas Usulan Pembatasan Masa Jabatan Perangkat Desa
Jakarta – Polemik seputar usulan pembatasan masa jabatan perangkat desa yang termuat dalam rekomendasi Apdesi terus mengemuka diberbagai media social, khususnya yang beranggotakan perangkat desa. Sebagaimana di informasikan sebelumnya, Apdesi melalui surat rekomendasi audensi dengan nomor 094/B/DPP-APDESI/X/2022, terdapat 11 point untuk revisi undang-undang no 06 tahun 2014. Yang menjadi catatan penting adalah poin no 4, dimana APdesi mengusulkan masa jabatan …
Read More »Rame Usulan Pembatasan Masa Jabatan Perangkat Desa, Begini Tanggapan Ketua Umum PPDI
Pekalongan – Mensikapi munculnya usulan dari Apdesi yang dirasa merugikan perangkat desa, Ketua Umum PPDI, Moh Tahril memberikan tanggapannya. Dalam surat rekomendasi audensi dengan nomor 094/B/DPP-APDESI/X/2022 itu sendiri, terdapat 11 point untuk revisi undang-undang no 06 tahun 2014. Dimana pada nomer 4 dinilai beberapa kalangan sangat merugikan bagi perangkat desa. Berikut ini tanggapan Moh. Tahril terkait usulan tersebut ketika dihubungi …
Read More »Miris, Pemecatan Perangkat Desa Peringkat Pertama Pengaduan Di Ombudsman RI
Bandar Lampung : Data pengaduan yang masuk ke Ombudsman RI Perwakilan Lampung hingga Oktober 2022, aduan pedesaan menduduki peringkat pertama laporan masyarakat. Aduan pedesaan yang mendominasi adalah pemecatan secara sepihak perangkat desa. “Karena setiap tahun ini ada pemilihan kepala kampung atau kepala pekon serentak, seperti pemilihan kepala kampung di Lampung Tengah Agustus 2022 lalu, pemilihan kepala pekon di Tanggamus yang berlangsung pada 7 Juli …
Read More »Penerima BSU Tidak Memiliki Rekening Bank Himbara? Begini Mekanisme Penyaluran Bantuan Subsidi Upah
JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut bantuan subsidi upah (BSU) 2022 Rp600.000 telah diterima 8,4 juta pekerja hingga pertengahan Oktober 2022. “Dari 14,6 juta (calon penerima BSU), sudah tersalurkan 8,4 juta yang diberikan oleh pemerintah kepada pekerja/buruh di seluruh Tanah Air,” kata Jokowi dalam keterangan dikutip dari laman resmi Kemenaker, Kamis (13/10/2022). Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menambahkan, BSU …
Read More »Sikapi Pemberhentian Perangkat Desa, Begini Sikap Ketua PPDI Ciamis
Ciamis – Menyikapi dinamika yang terjadi di beberapa Desa yang ada di Kabupaten Ciamis yang melengserkan salah satu perangkat desa oleh Kepala Desa masih terus terjadi, bahkan tidak mengacu pada Perda nomor 11 tahun 2017. Sabtu, (15/10/2022). Dilansir dari analisaglobal.com, Toto Suryanto, S.IP selaku Ketua PPDI kabupaten Ciamis menyampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Mohon disikapi bahwa pemberhentian dan pengangkatan …
Read More »Benarkah Perangkat Desa Masuk Kriteria Pendataan Non ASN Badan Kepegawaian Nasional?
Jakarta – Pada tahun 2022, pemerintah mulai giat melakukan pendataan non ASN setelah terbitnya peraturan Pemerintah (PP) No.49 Tahun 2018 tentang status pegawai di lingkungan pemerintahan. Dengan pendataan non ASN bakal tidak ada lagi pegawai pemerntahan yang berstatus honorer baik itu di pusat maupun di daerah. Tujuannya tak lain untuk mengetahui pegawai pemerintahan yang aktif bekerja dan menenuhi syarat. Pendataan …
Read More »Di Aceh Utara, Bukannya Ada Kenaikan Siltap Perangkat Desa Tapi Malah Penurunan Melalu Perbup
Aceh Utara–Sejumlah sekretaris Desa di Kabupaten Aceh Utara menemui anggota DPD RI asal Aceh, H. Sudirman, sering disapa Haji Uma, terkait realisasi penghasilan tetap (siltap) Aparatur Desa yang tidak sesuai dengan ketentuan PP Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua PP 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dilansir dari beritaacehpoe.net, kehadiran para Sekretaris …
Read More »Kejaksaan Penajam Paser Utara Siap Dampingi Perangkat Desa Kelola Dana Desa
Penajam -Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, mempersilakan aparat desa di daerah itu untuk melakukan konsultasi menyangkut pengelolaan dana desa agar tidak terjadi kesalahan yang berakibat pada tindak pidana. Dilansir dari antaranews.com, para perangkat atau aparat desa menurut Kepala Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara, Agus Chandra di Penajam, Sabtu, harus memahami tugas dan tanggung jawabnya termasuk dalam pengelolaan dana …
Read More »