Berita

Bengkulu Utara, Kominfo – Dalam Ranga ikut andil dalam berbagai hal Organiasi Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Bengkulu Utara ikut serta memeriahkan HUT Kota Arga Makmur yang ke 46 Sebagai ibu kota Kabupaten Bengkulu Utara, ini terlihat PPDI Bengkulu Utara membuka STAN di lokasi Alun-Alun Kota Arga Makmur besama OPD, FKPD, ormas, Pelaku usaha dan Forum Kepala Desa. Dengan …

Jakarta – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengusulkan untuk menaikkan status tenaga pendamping desa (TPP) menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).  “Saya telah meminta Menpan RB memberikan kesempatan kepada TPP untuk ditingkatkan statusnya menjadi PPPK,” ujar Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar dalam acara Hari Bakti Pendamping Desa di Jakarta, Jumat (07/10? Seperti …

Pusomaen — Anggota DPRD Minahasa Tenggara mulai melaksanakan reses atau serap aspirasi masa sidang kedua tahun 2022 di daerah pemilihannya masing-masing. Seperti yang dilaksanakan Anggota DPRD Rasni Pontororing yang dilaksanakan di Kecamatan Pusomaen, tepatnya di Desa Minanga Tiga, Jumat (7/10/2022). Berbagai persoalan yang diterima anggota DPRD tersebut, seperti masalah siltap perangkat desa yang digadang-gadang akan naik di tahun 2023 mendatang. “Bu, …

Rokan Hilir – Beredar kabar adanya pencopotan perangkat desa oleh Penjabat Penghulu yang baru dilantik di Kabupaten Rokan Hilir. Informasi menyebut tindakan pencopotan menyasar sekretaris desa, kepala urusan, kepala dusun hingga ke tingkatan ketua RT/ RW. Dilansir dari sabangmeraukenews.com, adanya kabar tersebut direspon keras oleh praktisi hukum di Rohil, Radisman Saragih SH. Ia mengaku mendengar informasi tersebut, misalnya terjadi di Kepenghuluan …

MALUT – Perangkat Desa di Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara (Malut) mendatangi kantor DPRD. Mereka merupakan perwakilan dari dua Desa, di antaranya Desa Onemay dan Salati, di Kecamatan Taliabu Barat Laut. Dilansir dari kilat.com, para perangkat desa itu mengeluh kepada wakil rakyat, lantaran gaji tunjangan mereka belum dicairkan hingga sekarang. Wakil Ketua I DPRD Taliabu, Muhammad Taufik Toib Koten mengaku bakal menindak …

Mukomuko – Pemerintah Kabupaten Mukomuko saat ini telah menetapkan Peraturan Bupati No. 8 tahun 2022 terkait dengan jam kerja para Kepala Desa dan Perangkat Desa kecuali BPD, di 148 desa di 15 kecamatan yang ada di Kabupaten Mukomuko. Dilansir dari bettv.disway.id, dengan adanya peraturan Bupati ini, maka setiap Kepala Desa dan seluruh perangkat desa diwajibkan untuk berada di kantor desa …

Selong – Tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang diajukan eksekutif diterima dan disetujui seluruh fraksi yang ada di DPRD Lombok Timur. Raperda tersebut adalah  Raperda  (1) Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika; (2) Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa; dan (3) Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa. Dilansir dari portal.lomboktimurkab.go.id, …

PROBOLINGGO – Penghasilan tetap (siltap) perangkat desa di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, yang berkisar di angka Rp 2 juta, dinilai tidak setimpal dengan pekerjaannya. Sehingga Fraksi PKB pada DPRD setempat, akan perjuangkan untuk kenaikan siltap tersebut. Hal itu disampaikan langsung oleh Mu’ad, Ketua Fraksi PKB pada DPRD Kabupaten Probolinggo, Rabu (5/10/2022). Kata dia, siltap perangkat desa saat ini memang tidak berbanding lurus dengan pekerjaannya yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Memberikan …

Tuban – BPJS Ketenagakerjaan Tuban menegaskan bahwa 1.507 warga di Kabupaten Tuban telah menerima tranferan Bantuan Subsidi Upah (BSU) dari Kemenaker RI. Dari jumlah tersebut, diantaranya adalah perangkat desa.  Dilansir dari bloktuban.com, alasan perangkat desa juga mendapatkan BSU karena menjadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan aktif sejak 2017 dan 2018, Selasa (4/10/2022).  “Calon penerima BSU perangkat desa di 311 desa dan kelurahan …

Baganbatu — Persatuan Perangkat Desa Indonesia kabupaten Rokan Hilir (PPDI Rohil) menyesalkan pemberhentian sepihak sekretaris kepenghuluan Sekeladi yang menurutnya terkesan “Rambo” yang mana pemberhentian tersebut tidak disertai alasan yang jelas serta tidak sesuai dengan aturan ketentuan yang berlaku. “Sebenarnya saya kesal juga (kenapa PJ) nggak mau Kordinasi dulu, Seharusnya regulasi yg benar adalah evaluasi kinerja perangkat nya dulu apakah salah? …