Berita

Bandar Lampung – Pemerintah Kabupaten Lampung Timur mulai memproses pembayaran Penghasilan Tetap (Siltap) bagi 3.786 perangkat Desa untuk 1 triwulan.        Dilansir dari perspektiflampung.com, Sekretaris Daerah (Sekda) Lampung Timur, Moch Jusuf ditemui usai rapat pembahasan Siltap di Ruang Rapat DPRD Lampung Timur, Selasa (20/9/2022) mengatakan anggaran untuk Siltap sudah tersedia dan siap untuk di bayarkan hari ini.   …

Bandarlampung – Bupati Lampung Timur Dawam Raharjo telah menggelar rapat bersama Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri terkait penghasilan tetap perangkat desa. Dilansir dari antaranews.com, rapat terkait dana Kesejahteraan aparat desa di 264 desa dari 24 kecamatan tersebut dilakukan di Ruang Rapat Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, beberapa waktu lalu Dari hasil rapat tersebut, Bupati Dawam berjanji segera membayarkan …

Jakarta – Hanya berselang sehari usai melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Pimpinan dan Anggota Dewan Komisi II DPR RI, hari berikutnya 55 anggota BPD yang juga pengurus DPP, DPD, dan DPC Abpednas  seluruh Indonesia juga bertemu dengan Panitia Perancang Undang Undang (PPUU) serta rapat  bersama Sultan B Najamuddin, Wakil Ketua DPD RI di Senayan, Jakarta. Pada rapat koordinasi …

Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin menambah besaran dana desa yang digelontorkan tahun depan. Dilansir dari cnnindonesia.com, Luhut menyebut pemerintah mengucurkan Rp1,5 miliar dana desa per tahun. Ia mengklaim dana tersebut memberikan dampak positif bagi perekonomian di tingkat desa. “Lebih kurang Rp1,5 miliar tiap tahun dana itu …

Grobogan – Dalam rangka mencegah pelanggaran Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Grobogan mengadakan Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Hukum Lainnya, Selasa (20/9/2022). Acara yang dilaksanakan di aula setempat mengambil tema mengenai Penanganan Pelanggaran Netralitas Kepala Desa dan Perangkat Desa pada Pemilu 2024. Hadir dalam kesempatan ini di antaranya adalah dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dispermades) …

MAGELANG – Anggota DPR RI Ir Sudjadi dari PDI Perjuangan, menggelar Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika). Sosialisasi diikuti Kepala desa (Kades), perangkat desa dan anggota BPD serta tokoh masyarakat tersebut, mengusung tema silaturahmi dan komunikasi untuk membangun desa yang berkeadilan. “Empat pilar kebangsaan ini harus dimaknai sebagai alat untuk membangun bangsa, dengan cara …

Minahasa Tenggara – Tenaga Harian Lepas (THL) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Tenggara, serta perangkat desa bakal menerima Bantuan Subsidi Upah (BSU). “Untuk THL dan perangkat desa yang tercover BPJS Ketenagakerjaan akan mendapatkan BSU yang disiapkan pemerintah pusat,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Minahasa Tenggara, Ferry Uway di Ratahan, Senin, seperti dilansir dari antaranews.com Ia …

Selong, Pemda Kabupaten Lombok Timur kembali mengajukan tiga rancangan peraturan daerah yang dibahas pada rapat paripurna ke-2 masa sidang I di ruang rapat kantor DPRD Kabupaten Lombok Timur pada hari Senin (19/9). Bupati Lombok Timur H. M. Sukiman Azmy hadir bersama Forkopimda dan pimpinan OPD lingkup Pemda Kabupaten Lombok Timur. “Pengajuan tiga buah Raperda pada masa sidang kali ini merupakan suatu …

PESISIR BARAT- Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon (DPMP) Pesisir Barat (Pesibar), M. Nursin Candra, S.Pd., M.M., mengingatkan peratin (desa) tak asal mengganti perangkat pekon tanpa alasan mendasar. Ia mengimbau agar semua peratin se-Pesibar tak membuat gaduh. Ia menilai, pergantian aparat pekon tak sesuai dengan aturan maka peratin menciptakan gaduh di tengah masyarakat. “Bila hal itu terjadi, sesuai dengan regulasi yang ada, …

Mukomuko -Selain berkewajiban melayani masyarakat, perangkat desa juga memiliki hak, berupa gaji dan tunjangan setiap bulannya saja yang terjadi selama ini, haknya tidak diterima setiap bulan, melainkan per tiga bulan atau per-pencairan ADD maupun DD. Kabar baiknya, tahun depan gaji kades dan pejabat desa bisa dibayar setiap bulan layaknya pegawai pemerintah lainnya yang gajian setiap tanggal 1. Maka pemerintah desa diminta …