SUBULUSSALAM – Wali Kota Subulussalam H Affan Alfian Bintang SE memerintahkan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Subulussalam untuk mencairkan honorarium perangkat desa. “Saya sudah perintahkan Kepala BPKD untuk mencairkan dana desa yang di dalamnya termasuk honorarium perangkat desa,” kata Wali Kota Subulussalam H Affan Alfian Bintang SE, yang dilansir dari Serambinews.com Jumat (18/2/2022). Honorium perangkat desa ini masuk dalam pagu anggaran dana desa (ADD) tahap 1 sebesar 40 persen. Pencairan …
Read More »Berita
Siap-Siap, Pemkab Klaten Siap Pengisian Ratusan Lowongan Perangkat Desa
KLATEN–Ratusan jabatan perangkat desa atau perdes di Klaten kosong. Rencananya, seleksi perangkat desa secara serentak digelar pada pertengahan tahun ini. Kabid Penataan dan Administrasi Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermasdes) Klaten, Agung Kristantana, menjelaskan hingga kini ada 304 jabatan perangkat desa kosong. Kekosongan jabatan perangkat tersebut terjadi di desa-desa yang tersebar di 26 kecamatan. Proses pengisian perangkat desa melalui seleksi terbuka rencananya dilakukan …
Read More »PPDI Cirebon Kritisi Kasus Nurhayati, Galangan Dukungan Moril Sebagai Bentuk Keprihatinan
Cirebon, – Kasus yang menimpa Nurhayati menjadi tersangka, yang merupakan salah seorang perangkat Desa Citemu, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Kini proses terus berlanjut dengan membuat tanda tangan petisi dari semua perangkat desa se-kabupaten Cirebon, sebagai bentuk untuk mendukung Nurhayati. Menyikapi permasalahan tersebut, akhirnya ketua FKKC Kuwu Muali bersama pengurusnya, turun langsung ke desa Citemu dengan mengadakan rapat internal para Kuwu, …
Read More »Undang-Undang Perangkat Desa? Begini Respon Kemendagri
Profesi perangkat desa makin hari makin banyak peminatnya, apalagi dengan peningkatan kesejahteraan yang diterima sekarang ini. Mulai dari adanya penghasilan tetap setara PNS golongan 2 A, jaminan kesehatan dan jaminan hari tua, menjadikan profesi ini diserbu para pelamar disaat ada posisi lowong. Peningkatan kesejahteraan ini sayangnya belum diimbangi dengan penguatan profesi ini sendiri dalam kedudukannya sebagai bawahan Kepala Desa. Meski …
Read More »Sikapi Pemberhentian Perangkat Desa, Hal Ini Menjadi Sorotan Ombudsman NTT
Ende : Pemberhentian para perangkat desa secara sepihak oleh kepala desa di berbagai daerah di NTT menjadi saat ini menjadi sorotan Ombudsman NTT. Di Manggarai Timur, puluhan aparat desa diberhentikan tidak melalui prosedur oleh para kepala desa pasca pelantikan, bahkan beberapa diantaranya diberhentikan melalui pesan singkat WastApp. Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTT Darius Beda Daton kepada rri.co.id, Rabu (16/02) mengatakan, …
Read More »Diberhentikan Lewat Pesan Singkat, Kadis PMD Lampura Nilai Tidak Sesuai Mekanisme
Kotabumi — Perangkat Desa Penaganratu, Kecamatan Abung Timur, Lampung Utara (Lampura) mempertanyakan mekanisme pemberhentian dan pengangkatan staf desa. Sebab, tanpa pemberitahuan yang jelas dan surat, pegawai yang bertugas di desa tersebut diberhentikan kepala desa baru secara sepihak. Salah satu perangkat desa mengaku hanya diberitahu melalui pesan singkat dan ternyata langsung ada yang menggantikan. “Padahal jelas mekanismenya dalam Permendagri No.67/2017 tentang mekanisme …
Read More »Anggaran Belum Ada, Perangkat Desa Bengkulu Utara Hanya Terima 11 Bulan Tunjangan
ARGA MAKMUR – Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara saat ini masih melakukan penghematan disebabkan minimnya anggaran yang diterima pada tahun 2022 ini. Dampak penghematan inipun berdampak dengan pembayaran tunjangan ribuan perangkat desa di 215 desa se Kabupaten Bengkulu Utara.Dimana para abdi desa tersebut harus menerima pembayaran tunjangan dirinya hanya dapat dibayarkan oleh Pemerintah Daerah melalui ADD selama 11 bulan dalam tahun …
Read More »Alhamdulillah, Ratusan Perangkat Desa Batang Tidak Jadi Diberhentikan
Bupati Batang Wihaji mengeluarkan kebijkan baru terkait Perbup Nomor 09 Tahun 2016 tentang syarat minimal pendidikan terakhir SMA atau sedarajat bagi perangkat desa. Dilansir dari ayosemarang.com, kebijakan Perbup baru itu memberikan kesempatan melanjutkan pendidikan bagi perangkat desa yang belum memiliki ijazah SMA atau sederajat hingga tahun 2024. “Perbup 09/2016 itu, mengatur jabatan perangkat desa minimal pendidikannya SMA dengan batasan waktu di tahun 2022. Semangatnya agar ada peningkatan sumber daya manusia (SDM). Karena sekarang …
Read More »Gaduh Klaim JHT, Ternyata Begini Jaminan Purnatugas Untuk Perangkat Desa
Akhir-akhir ini marak pemberitaan tentang perubahan peraturan pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT) untuk pekerja yang selama ini dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan. Ketentuan baru pencairan dana JHT itu diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua. Di mana aturan ini mengubah ketentuan pencairan JHT dari sebelumnya bisa 100 …
Read More »Dorong Gaji Ke-14, Perangkat Desa Wonogiri Harus Siap Bersinergi Positip
Wonogiri – Perangkat Desa di Kabupaten Wonogiri pantas berharap lebih dengan peningkatan kesejahteraan di tahun 2022 ini, hal ini terungkap dari hasil kunjungan beberapa aktivis perangkat desa dengan Anggota Komisi 1 DPRD Wonogiri. Dalam agenda tersebut, Anggota DPRD dari Fraksi PDIP, Rusdiana, menyampaikan bahwa Komisi 1 mendorong Pemerintah Kabupaten melalui Dinas PMD untuk mengalokasikan anggaran bagi gaji ke-14 perangkat desa. …
Read More »