Lamtim – Salah satu anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur dari fraksi Partai Gerindra, Heri Irawan melepaskan jabatannya untuk maju sebagai salah satu calon kepala desa (kades) di Kecamatan Labuhan Maringgai. “Iya benar, saya mencalonkan diri sebagai kepala desa dan ingin fokus membangun dan memajukan desa saya,” ujar Heri Irawan, Kamis, 7 September 2023, seperti dilansir dari m.lampost.co. Menurutnya keputusan itu …
Read More »Berita
Berharap September Ini Revisi UU Desa Disahkan, AKD Jawa Timur Segera Merapat Ke Jakarta
Surabaya – Tidak kunjung disahkannya Revisi Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) membuat para kepala desa (kades) khawatir sebab DPR RI sudah menyetujuinya melalui Rapat Paripurna pada 10 Juli 2023. Rancangan undang-undang (RUU) usul inisiatif Badan Legislasi (Baleg) DPR ini tinggal menunggu persetujuan Pemerintah saja. Sejumlah kades khawatir pengesahan atas Revisi UU Desa molor mengingat sejumlah daerah …
Read More »Banyaknya Pelanggaran Tanpa Ada Sanksi Administrasi, Ombudsman RI Berikan 3 Masukan Untuk Revisi UU Desa
Jakarta – Ombudsman RI menemukan adanya potensi maladministrasi dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa karena belum adanya aturan teknis dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa sehingga menyebabkan para kepala desa belum memahami aturan.“Potensi maladministrasi yang dimaksud adalah tindakan tidak prosedural dan penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, perlu adanya perbaikan dalam tata kelola administrasi pemerintahan desa dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat …
Read More »Dengar PPDI Hendak Demo Gegara Siltap Terlambat, Bupati Serang Berikan Respon Mengejutkan
Serang – Rencana aksi yang dilakukan oleh Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Serang beberapa waktu sempat membuat Bupati Ratu Tatu Chasanah terkejut. Dilansir dari kabar6.com, protes terkait keterlambatan Siltap sebelumnya sempat mencuat dan bahkan PPDI akan menggelar demo di kantor Bupati Serang. Namun aksi tersebut batal lantaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) mulai menyalurkan Siltap para perangkat …
Read More »Pinta Tunda Rapimnas, Ini Rekomendasi Dari Forum Ketua PPDI Propinsi Se-Indonesia
Sleman – Polemik di internal PPDI mulai menemukan titik terang, hal ini seiring dengan terbitnya rekomendasi para Ketua PPDI Propinsi Se-Indonesia, pada pertemuan di Tridadi, Sleman Yogyakarta pada Sabtu (02/09) akhir pekan kemarin. Acara yang dirangkai dengan Forum Discussion Group terkait dengan Revisi UU Desa ini sendiri digagas oleh PPDI Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam press release tertulis yang diterima oleh …
Read More »Ramaikan HUT RI Dan Kesaktian Pancasila, Simongklang Cup Siap Bergulir
Pemalang – Paguyuban Kepala Desa Kecamatan Belik yang akrab dengan sebutan Simongklang Kecamatan belik mengadakan turnamen sepak bola untuk memperingati hari ulang tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke 78 dan Hari kesaktian Pancasila tahun 2023 yang pemainnya terdiri dari Kepala Desa, Perangkat Desa , BPD, RT/RW, LPMD, KPMD dan Anggota Linmas. Turnamen Simongklang Cup 1 yang rencananya akan dimulai Hari Rabu, …
Read More »6 Bulan Belum Terima Siltap, Perangkat Desa Se-Halmahera Utara Siap Aksi Besar-Besaran
Halmahera Utara – Para Kepala Desa (Kades) yang tergabung dalam pengurus Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupten Halmahera Utara, senin (4/9), kembali mendatangi kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Pemkab Halut. Kedatangan APDESI Halut itu ternyata membawa tuntutan yang sama, yaitu menagih pembayaran penghasilan tetap (Siltap) alias gaji mereka yang sudah enam bulan belum dibayar Pemkab Halut melalui …
Read More »Selain NIPD, Bupati Indragiri Hilir Juga Pastikan Data Perangkat Desa Masuk Database Kementerian Dalam Negeri
INDRAGIRI HILIR – Hari terakhir kunjungan kerjanya ke wilayah Utara Indragiri Hilir, Bupati HM WARDAN menyerahkan secara langsung nomor induk Kepala Desa dan Perangkat Desa NIKD dan NIPD kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa Se-Kecamatan Pulau Burung, Sabtu (03/09/2023). Penyerahan NIKD dan NIPD ini merupakan bentuk keseriusan pemerintah daerah kabupaten Indragiri hilir dalam memperjuangkan kepastian hukum keberadaan kepala desa dan …
Read More »Jamin Kepastian Hukum Perangkat Desa, Bupati Inhil Serahkan NIPD
Riau – Bupati Indragiri Hilir (Inhil) HM Wardan didampingi Kadis PMD dan Ketua TP-PKK Inhil, Hj Zulaikhah Wardan menyerahkan secara langsung Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD) dan Nomor Induk Kepala Desa (NIKD) kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa se-Kecamatan Pulau Burung, di Balai Desa Pulau Burung, Kecamatan Pulau Burung, minggu (03/09/2023). Dilansir dari gemilangpos.com, dalam arahannya Bupati Wardan mengatakan, peran …
Read More »Tidak Masuk Dalam Prolegnas Prioritas, Faktor Inilah Yang Bisa Membuat Revisi UU Desa Selesai Tahun 2023
Jakarta – Revisi UU No 06 Tahun 2014 Tentang Desa yang digadang-gadang akan selesai tahun ini, ternyata tidak masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2023. Padahal beberapa waktu yang lalu telah diputuskan revisi UU Desa ini menjadi inisiatif DPR. Bisakah UU Dibentuk Tanpa Masuk Prolegnas? Apa sudah pernah terjadi UU dibentuk tanpa masuk dalam Prolegnas? Berikut ini penjelasan …
Read More »