Puskominfo – PPDI
Jakarta – Kepala desa dari berbagai asosiasi berkumpul di kawasan Gelora Bung Karno hari ini, dalam rangka HUT ke-9 Undang-Undang Desa. Mereka meminta agar 10% dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dialokasikan untuk dana desa.
Ketua Apdesi Surta Wijaya meminta pemerintah memperhatikan desa melalui pemerataan pembangunan. Hal tersebut bisa dilakukan dengan mengalokasikan 10% dana APBN untuk dana desa.
Tetapi jangan selalu desa dimarjinalkan. Bukan perkotaan saja yang harus dibangun. Tetapi di desa harus jadi garda terdepan sekarang. Tidak lagi orang berpikir, mari kita ke kota.
” Tidak lagi orang mengais ke kota, tetapi harus turun dan lari ke desa, ujar Surta di GBK, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (19/3/2023).
Dalam kesempatan tersebut, Surta meminta pemerintah mengesahkan Hari Desa pada 15 Januari sebagai Hari Desa Nasional. Mereka juga meminta agar Pilkades 2023 tetap digelar.
Bagaimana pun perjalanan panjang kades harapan saya, bahwa 7.000 kades yang masa jabatannya habis, tetap harus pilkades dilaksanakan, jelasnya.
tampak hadir juga Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, yang bercerita kepemimpinan Presiden RI Joko Widodo.
Bamsoet menyebut hingga kini belum ada yang mengalahkan keberhasilan Jokowi dalam memimpin Indonesia
Lebih lanjut, Bamsoet meminta perangkat desa ke depan terus membina masyarakat demi menjaga kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia.
Saya ingin para perangkat desa, para kepala desa dan badan permusyawarahan terus membina masyarakat di daerahnya dan desa-desa saudara-saudara dalam rangka kesadaran berbangsa dan bernegara, imbuhnya
Dalam peringatan Hari Desa Nasional ini, sebanyak 899 personel gabungan dikerahkan untuk mengawal peringatan yang berlangsung di Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta. Seluruh personel keamanan tersebut merupakan gabungan dari kepolisian, TNI, dan pemerintah daerah.
Acara tersebut di akhiri dengan pentas musik dangdut untuk menghibur peserta yang hadir.
