Puskominfo – PPDI
Kediri – Bupati Hanindhito Himawan Pramono atau yang akrab disapa Mas Dhito melakukan pemantauan langsung terkait ujian ulang pengisian perangkat desa di Convention Hall Simpang Lima Gumul (SLG), Senin, (27/12/2021).
Mas Dhito mengajak semua peserta dan masyarakat Kabupaten Kediri bersama mengawal proses pengisian perangkat desa supaya berjalan transparan dan tanpa kecurangan.
“Bila sampai terjadi kecurangan (seleksi perangkat desa), tidak menutup kemungkinan bisa masuk ranah pidana,” tegasnya.
“Fungsi dari teman-teman kepala desa selaku penyelenggara sangat penting untuk bisa memajukan desanya masing-masing dimulai dari pengisian perangkat,” kata Mas Dhito seusai melakukan pemantauan.
1. Pelaksanaan pengangkatan perangkat desa harus berasaskan transparansi dan akuntabilitas
Bupati Hanindhito Himawan Pramono atau yang akrab disapa Mas Dhito melakukan pemantauan langsung terkait ujian ulang pengisian perangkat desa di Convention Hall Simpang Lima Gumul (SLG), Senin, (27/12/2021). (Dok. Humas Pemkab Kediri)
Ujian ulang pengisian perangkat itu diikuti 664 peserta yang sebelumnya melakukan ujian pada 9 Desember 2021 lalu. Jumlah itu terdiri atas 13 kecamatan, 68 desa, dengan 146 lowongan jabatan perangkat desa.
Proses pengangkatan perangkat desa, menurut Mas Dhito, diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014, Perda Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2017, dan Perbup Kediri Nomor 48 Tahun 2021. Berdasarkan aturan itu, pelaksanaan pengangkatan perangkat desa harus berasaskan transparansi dan akuntabilitas.
Adapun dalam Perbub 48 Tahun 2021, dituangkan bahwa pengisian perangkat desa dikembalikan menjadi kewenangan kepada desa. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kediri dalam hal ini mempunyai fungsi monitoring dan evaluasi.
“Ujian ulang perangkat desa ini diharapkan berjalan secara baik dan kondusif (tanpa kecurangan),” ungkapnya.
2. Adanya aduan dari masyarakat terkait dugaan kesalahan pada sistem penilaian
Bupati Hanindhito Himawan Pramono atau yang akrab disapa Mas Dhito melakukan pemantauan langsung terkait ujian ulang pengisian perangkat desa di Convention Hall Simpang Lima Gumul (SLG), Senin, (27/12/2021). (Dok. Humas Pemkab Kediri)
Sebelumnya, pada acara Jumat Ngopi, 24 Desember, Mas Dhito menyampaikan ujian pengisian perangkat desa pada 9 Desember lalu, terdapat temuan penilaian 63,34 yang terjadi di 48 desa. Aduan masyarakat pun bermunculan terkait dugaan pelanggaran berupa kesalahan pada sistem penilaian.
“Hitung-hitungan 63,34 itu setelah dicoba oleh Inspektorat dengan rumus yang ada angkanya tidak ketemu,” ucap Mas Dhito.
Berangkat dari hal itu, Pemkab Kediri melakukan penghentian sementara pengisian perangkat hingga diputuskan untuk dilakukan ujian ulang. Dengan dilakukan ujian ulang itu diharapkan proses seleksi perangkat berjalan bersih dan sesuai aturan yang berlaku.
Bilamana setelah dilakukan ujian ulang pengisian perangkat itu masih ditemukan kecurangan, tidak menutup kemungkinan yang dilakukan masuk ke ranah pidana. Bila itu sampai terjadi, kewenangannya sudah masuk di aparat penegak hukum.
“Kalau nanti masih ada kecurangan tidak menutup kemungkinan masuk ranah pidana. Jadi ini yang saya peringatkan betul,” tegas Mas Dhito.
3. Ajak pemerintah desa mengutamakan transparansi
Bupati Hanindhito Himawan Pramono atau yang akrab disapa Mas Dhito melakukan pemantauan langsung terkait ujian ulang pengisian perangkat desa di Convention Hall Simpang Lima Gumul (SLG), Senin, (27/12/2021). (Dok. Humas Pemkab Kediri)
Sementara itu, Pemkab Kediri mengajak pemerintah desa untuk sama-sama mengutamakan transparansi. Bahwa pada faktanya ada temuan, hal itu merupakan bagian dari proses belajar dan memang harus dibenahi.
“Lebih baik ada temuan dibanding kita pura-pura tidak tahu sama sekali. Itu jauh lebih bahaya. Nah, ini yang jadi masalah kalau ada temuan kita diam saja,” tandasnya.
Adapun dalam pemantauan pelaksanaan ujian ulang pengisian perangkat desa di Convention Hall SLG, turut mendampingi Ketua Paguyuban Kepala Desa Kabupaten Kediri Imam Jamingin. Diakui ada pesan yang disampaikan Mas Dhito terkait pelaksanaan ujian perangkat desa.
“Kita tetap mengikuti aturan yang ada dalam pelaksanaannya,” tandasnya.
