Jelang Pemilu! Enam Organisasi Desa Siapkan Aksi Massa Besar-Besaran Desak Pembahasan Revisi UU Desa

Jakarta – Beredar surat himbauan kepada aparatur pemerintah desa untuk melakukan aksi bersama mendesak pengesahan revisi UU No 06 Tahun 2014 Tentang Desa. Surat himbauan ini sendiri diterbitkan oleh 6 organisasi yang mengatasnamakan desa. Tertanggal 11 Januari 2024.

Dalam surat himbauan dengan nomor 09/ABD-JILID III/I/2024 ditujukan kepada Pimpinan Organisasi Desa Tingkat Propinsi, Kabupaten, Kecamatan, Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Perangkat Desa , Anggota Organisasi Kemasyarakatan Desa di Seluruh Indonesia.

Aksi yang akan diadakan pada Kamis, 25 Januari 2024, pekan depan ini sendiri ditujukan untuk n Pimpinan Organisasi Desa Nasional belum melihat ada upaya sangat serius dari DPR RI untuk menyelesaikan revisi UU Desa sebelum Pemilu.

Hal ini melihat belum ada undangan Pimpinan DPR RI ke Pemerintah untuk membahas bersama Revisi UU Desa, termasuk undangan ke Pimpinan Organisasi yang daftar nama tim kerja organisasi telah dikirimkan ke DPR RI.

Seperti di ketahui bahwa Aksi Desa Bersatu bersama Pimpinan DPR sehabis Sidang Paripurna 5 Desember 20023 kemarin, bersepakat bahwa pembahasan revisi UU Desa akan dilanjutkan seusai masa reses anggota DPR RI.

Ketua DPR RI Puan Maharani menjanjikan pihaknya akan membahas revisi Undang-Undang (UU) Desa sebagai komitmen DPR dalam menjalankan fungsi legislasi.

Janji Puan itu disampaikan usai menerima audiensi dari perwakilan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) yang melakukan aksi unjuk rasa di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (5/12/2023).

“Kami telah menerima surat dari Presiden tentang penunjukan wakil pemerintah untuk membahas revisi Undang-undang Desa. Kami pastikan revisi UU Desa akan jalan,” kata Puan saat berdiskusi dengan perwakilan pendemo.