Puskominfo – PPDI
GORONTALO – Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Provinsi Gorontalo mengeluarkan ultimatum bahwa mereka siap melakukan aksi demonstrasi besar-besaran jika tuntutan terkait pembayaran gaji bulanan atau Siltap perangkat desa di Kabupaten Boalemo tidak segera dipenuhi. Ancaman tersebut muncul akibat adanya keterlambatan pembayaran Siltap selama tiga bulan terakhir, serta penonaktifan BPJS Kesehatan perangkat desa karena adanya tunggakan.
Ketua PPDI Provinsi Gorontalo, Suban Tangahu, dalam konferensi pers yang digelar pada Senin (2/9/2024), menyatakan bahwa seluruh perangkat desa di Provinsi Gorontalo siap turun ke jalan dan menggelar unjuk rasa di Kantor Gubernur jika masalah ini tidak segera diatasi.
“Perangkat desa memegang peran kunci dalam pemerintahan di tingkat desa. Sangat memprihatinkan jika mereka yang seharusnya berada di garis depan pelayanan publik justru mengalami kesulitan ekonomi karena keterlambatan pembayaran gaji,” ujar Suban dengan tegas.
Tuntutan Penggantian Pj. Bupati Boalemo
PPDI juga mendesak agar Penjabat (Pj.) Bupati Boalemo segera diberhentikan dari jabatannya. Mereka menilai bahwa Pj. Bupati telah gagal menjalankan tanggung jawabnya dan tidak memperlihatkan kepekaan terhadap permasalahan yang dihadapi perangkat desa.
“Kami mencurigai ada motif tertentu di balik penundaan pembayaran Siltap ini. Pemerintah daerah harus segera bertindak dan bertanggung jawab atas penderitaan yang dialami oleh perangkat desa dan keluarganya,” tambah Suban.
Dampak Keterlambatan Siltap Terhadap Layanan Publik
Keterlambatan pembayaran Siltap tidak hanya berdampak pada kesejahteraan perangkat desa, tetapi juga berpotensi mengganggu pelayanan publik di tingkat desa. Banyak perangkat desa kini menghadapi kesulitan finansial dan terpaksa berutang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Selain itu, penonaktifan BPJS Kesehatan mengancam kesejahteraan para perangkat desa dan keluarganya. Dalam situasi darurat yang memerlukan perawatan medis, akses mereka terhadap layanan kesehatan menjadi terhambat.
PPDI Minta Intervensi Pemerintah Provinsi
PPDI mendesak Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk segera turun tangan menyelesaikan masalah ini. Gubernur diharapkan dapat memanggil Pj. Bupati Boalemo dan mencari solusi agar pembayaran Siltap perangkat desa dapat segera direalisasikan.
“Kami mendesak Gubernur untuk tidak bersikap pasif. Perangkat desa adalah aset penting bagi daerah dan kesejahteraan mereka harus menjadi prioritas,” pungkas Suban.
