Masih Menjadi Misteri, Tidak Hadir Dalam Aksi Desa Bersatu Ketum PPDI Tanda-tangani Surat Kesepakatan

Jakarta – Sejumlah elemen perangkat desa dan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) yang menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI pada siang tadi, mengaku akan dilibatkan dalam pembahasan DIM revisi UU Desa.

Sedikitnya delapan perwakilan organisasi desa dalam hal ini DPP Apdesi, DPP AKSI, DPP Apeknas, DPP PPDI, Parade Nusantara, DPP Paksi, PP PPDI, PP Kompakdesi, telah beraudiensi dengan Pimpinan DPR RI dan diterima langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Gedung DPR RI.

“Kita tadi sudah ketemu dengan ketua DPR RI Ibu Puan Maharani dan wakil ketua DPR RI bapak Sufmi Dasco Ahmad. Tadi saudara-saudara sudah dibacakan Surpres di Paripurna. Applause dulu,” teriak salah seorang orator dari atas mobil komando di depan Gedung DPR.

Dalam kesempatan itu juga diperlihatkan surat kesepakatan 8 organisasi desa dengan tanda tangan masing-masing ketua umumnya, salah satunya ada tanda tangan Ketua Umum PPDI Moh. Tahril.

Menjadi satu pertanyaan tersendiri dengan adanya tanda tangan Ketua Umum PPDI ini, mengingat selama ini PPDI selalu menolak klaim keterlibatan organisasi dalam aksi Desa Bersatu.

Apabila dicermati dengan teliti, ada perbedaan antara tanda tangan Ketua Umum PPDI yang tertera dalam surat kesepakatan dengan arsip surat menyurat di Internal PPDI yang sering beredar.

Hal ini ditambah dengan tidak ada bukti kehadiran atau aktivitas Ketua Umum PPDI dalam aksi Desa Bersatu, 5 Desember 2023 kemarin. Apakah tanda tangan ini dipalsukan atau memang Moh Tahril hadir sendiri dalam kegiatan tersebut?

Menarik menunggu klarifikasi dari Ketua Umum PPDI, terkait dengan adanya tanda tangan dalam surat kesepakatan Desa Bersatu dengan Pimpinan DPR.