Puskominfo – PPDI
Dompu – Ratusan Anggota Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI), Kabupaten Dompu, mendatangi Gedung DPRD dan Kantor Bupati Dompu. Kedatangan perangkat desa itu, menunutut perangkat desa di gaji setara UMP dan me dapatkan gaji 13 dan gaji 14.
Ketua PPDI Kabupaten Dompu, M Amin mengatakan, Peraturan Bupati yang digunakan untuk memberi gaji perangkat desa ini, jauh di bawah UMP. Padahal, UMP Nusa Tenggara Barat saat ini, mencapai Rp2,6 juta.
“Yang kami terima, hanya Rp2,2 juta,” katanya,Senin (26/1/2024) seperti yang dilansir dari media RRI.
Selain gaji sesuai UMP, PPDI juga meminta penerbitan Peraturan Bupati, tentang Gaji 13 dan THR (gaji 14). Sebab, selama ini, perangkat desa, tidak pernah menerima yang sebetulnya menjadi hak pekerja ini.
PPDI, juga meminta jaminan kenyamanan dalam bekerja, pasca terjadinya pilkades. Sebab, beberapa laporan yang diterima PPDI, perangkat desa terancam akan di pecat dan diganti, karena tidak mendukung pencalonan kepala desa yang jadi pasca pelantikan 33 kepala desa benerapa waktu lalu.
Ketua Komisi 1 DPRD Dompu, Mutakun menjamin akan memperjuangkan tuntutan PPDI. Mutakun baru mengetahui, jika selama ini perangkat desa, tidak pernah menerima gaji 13 da 14. Jika regulasi memungkintan, Mutakun akan memperjuangkan aspirasi ini, sampai berhasil.
“Bila perlu, dalam waktu dekat ini, kami akan menggelar RDPU. Kita panggil eksekutif dan PPDI, untuk menuntaskan persoalan ini,” katanya.
Terkait jaminan jaminan pekerjaan, pasca pilkades, Mutakun menjamin tidak akan ada geser menggeser perangkat desa. Amanat undang-undang, memberi jamimanan tidak akan menggeser perangkat desa yang selama ini mengabdi.
Pemberhentian perangkat desa, kata Mutakun bisa dilakunan jika, meninggal dunia, mengundurkan diri, tersangkut hukum dan mendapat ketetapan hukum tetap.
