Marak Pemberhentian Perangkat Desa Dan Urgensi Penambahan Masa Jabatan Kepala Desa Dari Sudut Pandang Ombudsman

Menarik ketika sejumlah Kepala desa datang dari berbagai daerah meninggalkan tugas turun ke Gedung Senayan untuk menyuarakan kepentingannya terkait tuntutan memperpanjang masa jabatan dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Dengan dalih usia jabatan 6 tahun belum cukup memperbaiki tatanan masyarakat desa. Padahal dibalik semua itu, masa jabatan yang lama tidak selalu menentukan kualitas kinerja kepala desa terkadang justru memunculkan persoalan …

Read More »

Revisi UU ASN Tertunda, Masihkah Ada Peluang Status Kepegawaian Perangkat Desa Masuk ?

JAKARTA – Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengungkapkan, lambannya proses revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) karena pendataan tenaga honorer bermasalah. Ia mengatakan, proses tersebut terkendala karena tak sinkronnya kinerja pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Padahal, DPR ingin revisi UU ASN bisa menyelesaikan persoalan banyak tenaga honorer di berbagai kementerian, lembaga, …

Read More »

Sering Jadi Perdebatan Terkait Kedudukan Desa Di Sistem Pemerintahan, Begini Jawaban Hakim Konstitusi

Yogyakarta – Mahkamah Konstitusi bekerja sama dengan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” melaksanakan peresmian pemanfaatan smartboard mini court room persidangan jarak jauh sekaligus menggelar Seminar Nasional pada Jumat (10/3/2023) di Yogyakarta. Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams hadir bersama dengan Sutoro Eko Yunanto selaku Ketua STPMD “APMD” sebagai narasumber. Dilansir dari mkri.id, Wahiduddin berharap, fasilitas mini court room yang dilengkapi dengan smart board pada setiap kampus yang diberikan oleh …

Read More »
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});