Maksimalkan Waktu Menjelang Revisi UU Desa, Kenapa Tidak Ada Rapimnas Di PPDI ?
BADAN legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyepakati beberapa poin revisi Undang-Undang (UU) Desa. Dari 19 poin, terdapat dua poin krusial yang santer diperdebatkan, yaitu perubahan periodesasi jabatan kepala desa dan kenaikan dana desa. Dua poin itu lantas menjadi prahara…
Pemilu 2024, Tantangan Pengawasan Dan Peran Serta Aktip Masyarakat Desa Sebagai Pemilih
Bangsa Indonesia akan mengadakan sebuah “hajat” besar di tahun 2024. Hajat yang akan menentukan nasib bangsa Indonesia ke depannya. Di tahun itu bangsa kita akan mengadakan Pemilu dan Pilkada. Pemilu atau pilkada merupakan proses demokrasi yang sangat penting dalam suatu…
Belum Jelas Statusnya, Haruskah Perangkat Desa Ber-Korpri ?
Ditempatkan disebelah mana posisi kita-kita saat ini dalam organisasi Korpri? Dan bagaimana pula kita bisa menempatkan diri sebagai pribadi-pribadi yang punya hak dalam keanggotaan di organisasi Korpri? Panca indera saya mengatakan bahwa :Belum ada satu orang pun Perangkat Desa yang…
Kejelasan Status Kepegawaian Perangkat Desa, PR Besar Pemerintah Yang Harus Diselesaikan
Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah mengamanatkan bahwa “Mengingat kedudukan, kewenangan, dan keuangan desa yang semakin kuat, penyelenggaraan Pemerintahan Desa diharapkan lebih akuntabel yang didukung dengan sistem pengawasan dan keseimbangan antara Pemerintah Desa dan lembaga Desa. Lembaga…
