Opini

Pemerintah Desa Dengan Adanya UU Desa, Berdaya, Diberdayakan Atau Terperdaya?

Pemerintah Desa saat ini para pelakunya terdiri dari “orang-orang swasta”, berbeda dengan struktur Pemerintah diatasnya baik di kabupaten maupun di provinsi yang para pelakunya terdiri dari “orang-orang negri”, dengan adanya UU Desa apakah semakin berdaya? Diberdayakan? Ataukah dalam keadaan terperdaya? Pegawai swasta semestinya gajinya lebih tinggi dari Pegawai Negri, penghasilan Pegawai Swasta bisa tinggi adalah prestasi gemilang Pemerintah Formal yang …

Read More »

Penambahan Dana Desa, Jebakan Atau Tantangan Pemerintah Desa?

Pemerintah Desa adalah kelompok penyelenggara urusan pemerintah terkecil tapi juga terbanyak dan bertaburan hingga keseluruh pelosok tanah air, lebih mudah dilihat, lebih mudah didengar, lebih mudah diraba karena jangkauan ribuan pasang mata dan ribuan pasang telinga lebih dekat dan lebih kentara.Apalagi dengan penambahan masa jabatan Kades dan rencana penambahan besaran Dana Desa yang akan ditransfer langsung ke desa-desa, ini jadi …

Read More »

Seragam Khaki PNS, Aturan Berbeda Diantara PPPK Dan Perangkat Desa

Aturan penggunaan seragam Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah diterbitkan Kementerian Dalam Negeri melalui Permendagri No 11 Tahun 2020, sedikit banyak menimbulkan kebingungan bagi perangkat desa. Seperti di informasikan sebelumnya, Menteri Dalam Nеgеrі (Mеndаgrі) Tіtо Kаrnаvіаn ѕесаrа rеѕmі tеlаh mеngеluаrkаn реrаturаn mеngеnаі ѕеrаgаm dіnаѕ bаgі Aраrаtur Sipil Nеgаrа (ASN), termasuk PNS dаn PPPK, dі lingkungan Pеmеrіntаh Dаеrаh (Pemda). Dalam Permendagri …

Read More »

Mendagri Tetapkan Seragam ASN, Bagaimana Dengan Penggunaan Seragam Bagi Perangkat Desa?

JAKARTA – Menteri Dalam Nеgеrі (Mеndаgrі) Tіtо Kаrnаvіаn ѕесаrа rеѕmі tеlаh mеngеluаrkаn реrаturаn mеngеnаі ѕеrаgаm dіnаѕ bаgі Aраrаtur Sipil Nеgаrа (ASN), termasuk PNS dаn PPPK, dі lingkungan Pеmеrіntаh Dаеrаh (Pemda). Mеndаgrі Tіtо mеnеkаnkаn bаhwа ѕааt іnі, реnggunааn ѕеrаgаm dinas bagi PNS dаn PPPK di lingkup pemda hаruѕ sesuai dеngаn аturаn уаng telah dіtеtарkаnnуа. Menurutnya, реrhаtіаn tеrhаdар seragam dіnаѕ ѕаngаt реntіng …

Read More »

Tidak Ada Perubahan Untuk Perangkat Desa Di UU No 03/2024, Aksi Besar-Besaran Ataukah Harus Menunggu 5 Tahun Lagi Di Moment Tahun Politik 2029?

Sosialisasi Undang-Undang No 03 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang – undang nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, telah dilakukan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah disejumlah wilayah Indonesia. Direktur Jenderal Bina Pemdes Kementerian Dalam Negeri La Ode Ahmad dalam sosialisasi tentang UU ini pada awal Mei, mengatakan terdapat sejumlah muatan atau substansi baru yang perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah …

Read More »

Pasal 26 Revisi UU Desa, Mampukah Memberikan Rasa Aman Perangkat Desa Dari Pemecatan Tanpa Prosedural ?

Dalam aturan terbaru di revisi UU No 06 Tahun 2014 Tentang Desa, yang telah di sahkan oleh DPR RI pada awal bulan Maret yang lalu, proses pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa harus mendapat persetujuan dari Bupati. Hal ini mengalami perubahan dari aturan sebelumnya, dimana rekomendasi tersebut “hanya” dari BPD dan Camata. Perubahan regulasi seperti disebut di atas, diatur perubahan pasala …

Read More »

Kelanjutan Revisi UU Desa, Masihkah Ada Waktu Memperjelas Status Perangkat Desa ?

Jakarta – Nasib revisi UU No 06 Tahun 2014 Tentang Desa semakin tidak jelas, apalagi dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-13 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023-2024 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (5/3/2024), DPR tidak menyinggung sama sekali tentang kelanjutan dari revisi UU tersebut. Tentu hal ini menjadikan keprihatinan tersendiri bagi kalangan yang utamanya menginginkan segera disahkan …

Read More »

Tidak Jelas Kapan Disahkan, Revisi UU Desa Bagaikan Komoditas Menarik Di Tahun Politik

Jakarta – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menuturkan, proses revisi UU Desa berjalan lancar, tinggal finalisasi sampai akhirnya nanti bisa disahkan pada awal Januari 2024. Kabar ini disampaikan saat menerima pengurus Asosiasi Kepala Desa Nasional (AKSI), di Jakarta, Jumat (22/12/23). “Selain terkait kepala desa, revisi UU No.6/2014 tentang Desa juga membahas berbagai hal krusial lainnya. Antara lain terkait status aparat …

Read More »

Maksimalkan Waktu Menjelang Revisi UU Desa, Kenapa Tidak Ada Rapimnas Di PPDI ?

BADAN legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyepakati beberapa poin revisi Undang-Undang (UU) Desa. Dari 19 poin, terdapat dua poin krusial yang santer diperdebatkan, yaitu perubahan periodesasi jabatan kepala desa dan kenaikan dana desa. Dua poin itu lantas menjadi prahara di balik political will DPR merevisi UU Desa, kendati rencana revisi itu tidak masuk dalam prolegnas prioritas. Seperti diketahui bersama, …

Read More »

Pemilu 2024, Tantangan Pengawasan Dan Peran Serta Aktip Masyarakat Desa Sebagai Pemilih

Bangsa Indonesia akan mengadakan sebuah “hajat” besar di tahun 2024. Hajat yang akan menentukan nasib bangsa Indonesia ke depannya. Di tahun itu bangsa kita akan mengadakan Pemilu dan Pilkada. Pemilu atau pilkada merupakan proses demokrasi yang sangat penting dalam suatu negara. Proses pemilu dan pilkada harus berjalan dengan baik dan transparan agar hasil yang diperoleh dapat dipercaya dan dapat mewakili …

Read More »