Opini

Jakarta – Nasib revisi UU No 06 Tahun 2014 Tentang Desa semakin tidak jelas, apalagi dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-13 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023-2024 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (5/3/2024), DPR tidak menyinggung sama sekali tentang kelanjutan dari revisi UU tersebut. Tentu hal ini menjadikan keprihatinan tersendiri bagi kalangan yang utamanya menginginkan segera disahkan …

Jakarta – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menuturkan, proses revisi UU Desa berjalan lancar, tinggal finalisasi sampai akhirnya nanti bisa disahkan pada awal Januari 2024. Kabar ini disampaikan saat menerima pengurus Asosiasi Kepala Desa Nasional (AKSI), di Jakarta, Jumat (22/12/23). “Selain terkait kepala desa, revisi UU No.6/2014 tentang Desa juga membahas berbagai hal krusial lainnya. Antara lain terkait status aparat …

BADAN legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyepakati beberapa poin revisi Undang-Undang (UU) Desa. Dari 19 poin, terdapat dua poin krusial yang santer diperdebatkan, yaitu perubahan periodesasi jabatan kepala desa dan kenaikan dana desa. Dua poin itu lantas menjadi prahara di balik political will DPR merevisi UU Desa, kendati rencana revisi itu tidak masuk dalam prolegnas prioritas. Seperti diketahui bersama, …

Bangsa Indonesia akan mengadakan sebuah “hajat” besar di tahun 2024. Hajat yang akan menentukan nasib bangsa Indonesia ke depannya. Di tahun itu bangsa kita akan mengadakan Pemilu dan Pilkada. Pemilu atau pilkada merupakan proses demokrasi yang sangat penting dalam suatu negara. Proses pemilu dan pilkada harus berjalan dengan baik dan transparan agar hasil yang diperoleh dapat dipercaya dan dapat mewakili …

Ditempatkan disebelah mana posisi kita-kita saat ini dalam organisasi Korpri? Dan bagaimana pula kita bisa menempatkan diri sebagai pribadi-pribadi yang punya hak dalam keanggotaan di organisasi Korpri? Panca indera saya mengatakan bahwa :Belum ada satu orang pun Perangkat Desa yang pernah dilibatkan menjadi Pengurus Korpri; Belum ada satu orang pun Perangkat Desa yang diajak untuk bermusyawarah dan diberikan porsi bersuara …

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah mengamanatkan bahwa “Mengingat kedudukan, kewenangan, dan keuangan desa yang semakin kuat, penyelenggaraan Pemerintahan Desa diharapkan lebih akuntabel yang didukung dengan sistem pengawasan dan keseimbangan antara Pemerintah Desa dan lembaga Desa. Lembaga Desa, khususnya Badan Permusyawaratan Desa yang dalam kedudukannya mempunyai fungsi penting dalam menyiapkan kebijakan Pemerintahan Desa bersama Kepala Desa, harus …