Bersama Papdesi, PPDI Pati Sepakat Tolak Usulan Apdesi

PATI – Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) mengusulkan beberapa poin ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Salah satu poinnya masa jabatan perangkat (Perades) sama dengan masa jabatan kepala desa (Kades). Usulan itu, langsung mendapat penolakan karena bisa merugikan Perades. Usulan yang disampaikan DPP Apdesi Nomor: 094/B/DPPAPDESI/X/2022 Ke Kemendagri ada 11. Di antaranya, pelaksanaan Pilkades tidak terpengaruh oleh pelaksanaan Pemilu serentak tahun …

Read More »

Giliran Sleman, Lurah Dan Pamong Satu Suara Tolak Usulan DPP Apdesi

JOGJA – Seluruh Lurah dan Pamong Kalurahan se-Kabupaten Sleman yang tergabung dalam Paguyuban Suryo Ndadari menolak Rekomendasi Audensi Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pemerintah Desa seluruh Indonesia (DPP APDESI). Lurah Triharjo Irawan yang juga Ketua Paguyuban Manikmaya mengatakan, dari 11 rekomendasi tersebut, poin nomor 4 terkait masa jabatan Perangkat Desa menjadi salah satu wacana yang perlu ditelaah dengan lebih cermat, baik dari aspek yuridis maupun tata kelola pemerintahan. “Poin …

Read More »

Jika Ada Wacana Perangkat Desa Masuk PPPK, PPDI Wonogiri Tegas Menolak

Wonogiri – Pengurus PPDI Kabupaten Wonogiri sepakat akan menolak apabila ada wacana atau usulan Perangkat Desa menjadi ASN  dalam skema PPPK, hal ini menjadi keputusan dalam rapat koordinasi yang dilaksanakan pada Senin (31/10) siang. Acara rakor yang  bertempat  di RM. Alami Sayang Ngadirojo, Wonogiri ini diadakan sebagai upaya menjalin koordinasi antar pengurus dalam mensikapi dinamika seputar organisasi dan perangkat desa …

Read More »