Pilkades Dan Pemecatan Perangkat Desa dalam Sudut Pandang Ombudsman RI

Dalam struktur pemerintahan desa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kepala desa dibantu oleh beberapa unsur yang terdiri dari sekretariat desa yang dijabat oleh sekretaris desa, pelaksana kewilayahan yang dijabat oleh kepala dusun atau sebutan lain, dan pelaksana kewilayahan yang dijabat oleh kepala urusan, kepala seksi atau sebutan lain. Unsur-unsur yang dimaksud adalah unsur-unsur yang secara teknis menjalankan …

Read More »

Wacana 9 Tahun Masa Jabatan Kepala Desa, Netizen Bilang “Kok Haus Kekuasaan”

Jakarta – Kepala desa alias Kades mengusulkan perubahan masa jabatan dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Weleh-weleh…   Ketua Asosiasi Kepala Desa-Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (AKD-Papdesi) Jawa Timur, Munawar mengungkapkan, banyak konf­lik yang terjadi pasca pemilihan kepala desa. Sehingga, masa jabatan kepala desa selama 6 tahun dinilai terlalu pendek un­tuk menyelesaikan masalah tersebut. “Kalau pemilihan presiden juga ada konflik. Tapi selesai …

Read More »

Lunas PBB Sebagai Syarat Pencairan ADD, PPDI Bojonegoro Bereaksi

BOJONEGORO – Pemicu penundaan pencairan alokasi dana desa (ADD) bersumber yang terjadi hampir setiap tahun, dipicu dari Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 32 Tahun 2015. Karena dalam regulasi itu mengatur tentang pedoman pengelolaan ADD, bagi hasil pajak daerah (BHPD), dan bagi hasil retribusi daerah (BHRD) tentang target kinerja pemungutan pajak bumi bangunan (PBB) sebagai syarat pencairan ADD. Dilansir dari jawapos.com, pemerintah desa …

Read More »
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});