Revisi UU Desa? Ini Kabar Terbaru Dari Komisi II DPR RI

Jakarta – Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung menerima aspirasi dari Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) terkait peningkatan kesejahteraan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang dinilai masih jauh dari standar. “Aspirasi ini tentu kita akan sampaikan pada pemerintah, jika kita bicara tentang dana desa itu ada di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang mana …

Read More »

Rp. 10 M Kekurangan Anggaran Siltap, Ini Strategi Pemkab Kepahiang

Kepahiang – Penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 tahun 2019 oleh desa di Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu, membuat anggaran pembayaran Siltap perangkat desa mengalami kekurangan hingga Rp 10 miliar. Dilansir dari radarkepahiang.disway.id, untuk menutupi kekurangan dari penerapan perubahan kedua PP 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa ini, Pemkab Kepahiang sepakat untuk mengusulkan dan …

Read More »

Ratusan Jabatan Perangkat Desa Di Karanganyar Dibiarkan Lowong, Kenapa?

KARANGANYAR – Sejumlah desa di Kabupaten Karanganyar memilih tidak melakukan pengisian perangkat desa November mendatang. Lantaran banyak yang terkendala anggaran. Kepala Bidang (Kabid) Pemberdayaan Masyarakat Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dispermades) Karanganyar Anung Dharmawan mengatakan, hasil verifikasi, kekosongan perangkat desa di Karanganyar mencapai 115 jabatan. Dari jumlah tersebut, 75 jabatan akan diisi lewat seleksi perangkat desa. Sedangkan 40 jabatan lainnya dibiarkan …

Read More »
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});