Ditolak Dimana-mana, DPR Soroti Perpres 104 Tahun 2021

Jakarta — Anggota Komisi V DPR Hamid Noor Yasin menyoroti aturan patokan alokasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa. Pasalnya, ketentuan itu diprotes pihak perwakilan Asosiasi Perangkat Desa Indonesia (Apdesi).Hamid menyebutkan bahwa ketentuan pengaturan peruntukan BLT yang dipatok minimal 40 persen dari Dana Desa, membuat perangkat desa, khususnya kepala desa kesulitan untuk mengalokasikan Dana Desa secara merata dan berkeadilan di desanya. Dilansir …

Read More »

“Kediri Membara!” Makin Banyak Aduan Masyarakat Ke Inspektorat

Kediri – Keseriusan Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramono atau yang akrab dengan sapaan Mas Dhito mengusut tuntas indikasi pelanggaran proses pengisian perangkat desa mamantik keberanian masyarakat untuk mengadu. Fenomena itu terlihat dari banyaknya aduan yang masuk ke Inspektorat Daerah Kabupaten Kediri. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Inspektorat Wirawan menyampaikan, setelah aduan pertama yang disertai dengan bukti kita tindaklanjuti serius, aduan yang …

Read More »

Perangkat Desa Jeneponto Bersatu Protes Perpres 104

Jeneponto – Ratusan perangkat desa di Jeneponto berunjuk rasa di Kantor DPRD setempat. Mereka memprotes aturan penggunaan dana desa. Aksi ini diinisiasi para kepala desa dan perangkatnya yang tergabung dalam APDESI. Dilansir dari inews.id, mereka mengkritisi Perpres No 104 Tahun 2021 tentang Penggunaan Dana Desa yang dinilai merugikan. “Kewenangan kepala desa sekarang jauh berkurang di banding tahun lalu,” kata Ketua …

Read More »