Tag Archives: perangkat desa

KUNINGAN – Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Kuningan menggelar Musyawarah Daerah untuk pemilihan ketua baru. Dalam pelaksanaannya, Ade Sudiman yang juga Sekretaris Desa Margasari Kecamatan Luragung terpilh menjadi Ketua DPC PPDI Kabupaten Kuningan. Dilansir dari fajarcirebon.com, Ade Sudiman mengaku sudah mengantongi program yang akan dijalankan selama masa kepemimpinannya di PPDI Kabupaten Kuningan. Di antaranya akan membangun sinergitas diantara Pemerintah …

BADAN legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyepakati beberapa poin revisi Undang-Undang (UU) Desa. Dari 19 poin, terdapat dua poin krusial yang santer diperdebatkan, yaitu perubahan periodesasi jabatan kepala desa dan kenaikan dana desa. Dua poin itu lantas menjadi prahara di balik political will DPR merevisi UU Desa, kendati rencana revisi itu tidak masuk dalam prolegnas prioritas. Seperti diketahui bersama, …

Wonosobo –  PPDI Wonosobo serahkan sumbangan kepedulian ke perangkat desa yang sedang mengalami musibah kebakaran, Senin (10/7) pekan lalu. Niti Rusmedi (59) Perangkat Desa Besani, yeng mengalami musibah kebakaran menerima donasi sebsar Rp. 23.423.000, yang diserahkan oleh Pengurus PPDI Kabupaten Wonosobo. Abidi, Pengurus PPDI Kab. Wonosobo bidang sosial didampingi sejumlah Pengurus Harian, Korcam dan Satgas PPDI, langsung mendatangi kediaman korban …

SAMARINDA – Komisi IV DPRD Kaltim melakukan rapat kerja (raker) bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) di Hotel Grand Senyiur, Balikpapan, Selasa (18/7/2023). Dilansir dari pusaranmedia.com, rapat dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi didampingi Kepala DPMPD Kaltim, Anwar Sanusi, Sekretaris komisi IV Eddy Sunardi Darmawan serta anggota komisi Salehuddin, Rusman Ya’qub, Abdul Kadir Tappa, Sukmawati dan …

Jakarta  – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Mardani Ali Sera mengatakan bahwa substansi Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (RUU Desa) hendaknya bermakna desa membangun ketimbang membangun desa.“Bukan membangun desa, melainkan desa membangunnya. Kalau membangun desa, menganggap desa itu objek. Maka, kami di pusat yang menjadi engineer-nya. Kalau desa membangun, kita betul-betul memetakan seperti …

Gerak roda dari perubahan kedua atas Undang-Undang Nomer 06 Tahun 2014 terus bergulir, setelah diawali dengan pembahasan di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, akhirnya pada Sidang Paripurna, Selasa (11/7) mendapatkan persetujuan untuk selangkah lebih maju dengan menjadi hak inisiatif legislatif untuk dijadikan revisi dari undang-undang itu sendiri. Ketua Panitia Kerja (Panja) penyusunan revisi UU Desa Supratman Andi Agtas menjelaskan, terdapat …

JAKARTA  – Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Achmad Baidowi mengatakan, adanya Revisi Undang-Undang Desa bisa mengurangi konflik massa saat pemilihan kepala desa (pilkades). Hal ini disampaikannya berdasarkan hasil kajian. Sebab pada revisi UU Desa, jumlah kontestasi Pilkades dikurangi yang sebelumnya tiga kali menjadi dua kali. Dia yakin gesekan antarpendukung calon kepala desa nantinya bisa diredam. “Dampak politiknya lebih …

Jakarta – Paiman Raharjo resmi dilantik oleh Presiden Jokowi menjadi Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Wamendes PDTT) di Istana Negara, Senin (17/7). Usai dilantik, Paiman buka suara terkait sejumlah isu yang jadi fokus di Kemendes, salah satunya soal 9 tahun masa jabatan kepala desa. “Karena memang saya kan sebagai pembantu, wakilnya Pak Menteri sehingga saya akan koordinasikan …

Surabaya – Ganjar Pranowo selaku Ketua Dewan Pembina Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi) menemui ribuan kepala desa seluruh Jawa Timur di Surabaya. Dalam pertemuan itu, Ganjar mengajak para kades mengevaluasi Undang-Undang (UU) Desa yang saat ini dalam tahap proses pembahasan revisi di DPR RI. “Dalam silaturahmi kali ini, mumpung UU Desa dibahas, saya dulu sebenarnya (usulkan masa jabatan …

JAKARTA – Larangan bagi kepala desa, perangkat desa, dan anggota Badan Permusyawaratan Desa menjadi anggota ataupun pengurus partai politik digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Larangan itu tercantum di dalam Pasal 29 huruf g, Pasal 51 huruf g, dan Pasal 64 huruf h Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dilansir dari kompas.com, permohonan itu diajukan oleh Mahmudi, Sekretaris Desa Leran, …