Tag Archives: PPDI Bengkulu

BENGKULU – Jumlah perangkat desa di Kabupaten Kepahiang, dinilai terlalu banyak. Hal ini berdampak terhadap anggaran belanja daerah yang membengkak, untuk pembayaran gaji tersebut. Untuk mengantisipasi hal tersebut, dalam waktu dekat Pemerintah Kabupaten Kepahiang akan turun langsung ke Desa-desa, guna untuk melakukan perampingan atau pemangkasan jumlah perangkat desa. Dilansir dari betv.disway.id, Hartono, Sekretaris Daerah Kabupaten Kepahiang menyampaikan bahwa jumlah maksimal …

Seluma – Sebanyak 87 desa di Kabupaten Seluma yang saat ini masih gigit jari karena belum dapat siltap lantaran dana ADD tidak kunjung dicairkan dari Badan Keuangan Daerah (BKD) Seluma. Alasannya kekurangan tenaga atau SDM untuk penginputan data. Dilansir dari bengkuluinteraktif.com, hal tersebut disampaikan kuasa hukum  Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Seluma usai konsolidasi ke BKD terkait dana …

Kepahiang – Usai menyampaikan aspirasi oleh ratusan kepala desa beserta perangkatnya yang mengeluhkan pencairan ADD tahap I TA 2023 yang hanya dibayarkan sebagian saja, dimana sebelumnya ketentuan tersebut hanya dapat membayar gaji kades dan perangkat selama 2 bulan (Januari-Februari), akhirnya Pemerintah Kabupaten Kepahiang memberikan solusi dari keluhan perangkat desa, yakni menambah pembayaran gaji  1 bulan. Dilansir dari  bengkulutoday.com, hal ini …

Mukomuko – Perjuangan mantan perangkat desa Nenggalo Kecamatan Teramang Jaya, Lilismawati, yang diberhentikan Kades Nenggalo nampaknya mulai membuahkan hasil. “Terima kasih banyak pak atas saran dan ide yang bapak berikan,” ucap Lilismawati dalam pesan seperti yang dilansir dari satujuang.com, Sabtu (8/4/23) malam. Dikatakan Lilismawati, berkat bantuan dari pihak Ombudsman RI Provinsi Bengkulu, sekarang dirinya sudah menemukan jalan keluar atas permasalahan …

Lebong – Polemik antara pejabat sementara (Pjs) Kepala desa dengan perangkatnya kembali mencuat di Kabupaten Lebong, setelah sebelumnya delapan orang perangkat Desa Nangai Tayau Kecamatan Amen Kabupaten Lebong, ramai-ramai mengadu ke Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebong. Dilansir dari viralpublik.com, pengaduan tersebut tidak lain atas latar belakang karena diberhentikan sepihak oleh penjabat kepala desa. Kali ini, giliran sepuluh …

Bengkulu Tengah – Kabar gembira bagi kepala desa (Kades) serta pera perangkat desa di Kabupaten Bengkulu Tengah (Benteng). Alokasi dana desa (ADD) triwulan I tahun 2023 yang memuat tentang pembayaran gaji atau penghasilan tetap (Siltap) bakal disalurkan hari ini. Baca juga : Terima THR, Segini Besaran Untuk Perangkat Desa Cilacap Dilansir dari bengkuluekspress.disway.id, pencairan ini termasuk juga honor perangkat masjid …

Seluma – Polemik Angaran Dana Desa (ADD) untuk pembayaran gaji perangkat Desa di Kabupaten Seluma yang sampai saat ini tak kunjung cair. Akibat keterlambatan pencairan tersebut membuat sejumlah Pegawai Desa di Kabupaten Seluma mengeluh dan dikabarkan sudah ada yang ingin mogok kerja. Dilansir dari garudadaily.com, Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma Hadianto menyampaikan, untuk perangkat desa agar tetap bersabar, bahwa saat ini …

Arga Makmur – Perangkat Desa Meok yang korban Pemberhentian Nonprosudral yang Surat Keputusan yang di keluarkan oleh Kepala Desa Meok tentang Pemberhentian Perangkat Desa Meok Kecamatan enggano berbuntut Panjang, senin 20 Maret 2023, Marhelam korban pemberhentian Nonprosural resmi daftrkan gugatan SK Kepala Desa tersebut ke PTUN Provinsi Bengkulu. Kami bertempat dalam SK Pemberhentian tersebut yaitu Revard Sudana, Marhelam, Meldi Ronal …

Arga Makmur – Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Bengkulu Utara dalam Orasinya di terima oleh Sekda kab Bengkulu Utara, menyampaikan kepada pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara untuk memberi sanksi tegas bagi oknum Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desanya di luar prosudurl/Nonprosudural, hal ini di sampaikan Tim 9 perwakilan massa saat mediasi di ruang rapat SekdaKab Bengkulu Utara dan DPRD Bengkulu Utara …

BENGKULU SELATAN – Hasil koordinasi bersama Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) dan lainnya, pemerintah daerah disarankan untuk menyerahkan Nomor Induk Pegawai (NIP) yang diperuntukkan kepada kepala desa (kades) dan perangkat. Dilansir dari rbtc.disway.id, rencana itu saat ini masih dibahas oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Bengkulu Selatan.  NIP Kades dan perangkat ini sendiri sebagai salah satu rujukan dari aturan Kemendagri …