Tag Archives: ppdi cirebon

Cirebon – Menjelang pelaksanaan Pemilihan Kuwu (PilWu) 2023, pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Cirebon melaksanakan Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Program kerja yang dilaksanakan di Hotel Zamrud, Minggu (08/09). Hadir dalam acara tersebut, Ketua PPDI Kabupaten Cirebon sekaligus ketua Propinsi Jawa Barat, Sutara SE, Dewan Pembina, Anggota DPR RI Komisi VI Dr. Ir H. Herman Khaeron M.si dan istri …

Cirebon – Ketua Komisi I DPRD Cirebon, Sofwan ST, sesalkan nasib tujuh perangkat Desa Mulyasari Kecamatan Losari yang digantung. Pasalnya, lebih dari setahun haknya tak disalurkan pemerintah desa. Padahal status mereka sebagai perangkat desa masih melekat. Politikus Partai Gerindra ini menuding Camat Losari, Mukhlas dan pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Cirebon yang tidak bertanggungjawab atas kasus yang …

Cirebon – Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Cirebon, melakukan koordinasi dengan Bupati Cirebon, Drs H Imron MAg, Rabu (23/2). Bertempat di ruang rapat bupati, PPDI bersama tim membahas berbagai macam hal, yang memang sering terjadi di setiap desa pasca Pilwu dan masalah lainnya. Dilansir dari rakcer.id, Bupati Cirebon saat rapat mengungkapkan, masalah pergantian perangkat desa saat masa kuwu baru …

Cirebon – Dalam rangka penyusunan program-program tahun 2022-2027 dan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) kabupaten Cirebon Rapat Kerja Daerah (RAKERDA) sekaligus Launching Koperasi Cipta Desa Mandiri, kegiatan tersebut berlangsung diaula Pendopo Bupati di jalan Siliwangi Kota Cirebon, Rabu (16/11/22). Dilansir dari e-satu.com, turut hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Cirebon Drs, H Imron Rosyadi.,M.Ag, Ketua FKKC kabupaten Cirebon Muali, Kepala Dinas DPMD, …

Cirebon –  Rabu ( 1/6/22 ) Persatuan Perangkat Desa Indonesia ( PPDI ) Kabupaten Cirebon mengadakan acara halal bihalal Idul Fitri 1443 Hijriah dan Pengukuhan Pengurus PPDI Kabupaten Cirebon periode 2022 – 2027 yang diselenggarakan di Pendopo Bupati Cirebon. Dilansir dari e-satu.com, Bupati Cirebon Drs. H. Imron, M.Ag dalam sambutannya menyampaikan bahwa halal bihalal termasuk yang dilaksanakan PPDI Kabupaten Cirebon pada …

KABUPATEN CIREBON – Kabar gembira bagi perangkat desa, khususnya di wilayah Kabupaten Cirebon. Konon Penghasilan Tetapnya (Siltap) tidak lama lagi akan segera direalisasikan semua. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Cirebon kini tengah berupaya agar Siltap Perangkat desa di Kabupaten Cirebon bisa segera terealisasi. Dilansir dari cirebon.inews.id, Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten …

Magelang – Penetapan tersangka Nurhayati oleh Polres Cirebon Kota atas kasus dugaan korupsi Kepala Desa Citemu, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Mendapatkan atensi dari berbagai pihak.Sebagaimana di informasikan, Nurhayati yang sudah membantu mengungkap kasus dugaan korupsi di desanya hingga pihak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Citemu melaporkan kasus ke polisi, turut dijadikan tersangka naik statusnya dari saksi dari kasus tersebut. Tidak luput …

Madiun – Para perangkat desa yang tergabung dalam persatuan rakyat desa nusantara (Parade Nusantara) Madiun memberikan dukungan kepada Nurhayati. Wanita asal Cirebon ini ditetapkan sebagai tersangka usai melaporkan kasus korupsi. Dilansir dari detik.com, Sekjen Parade Nusantara Madiun Dimyati mengatakan pihaknya ikut bersimpati apa yang dialami oleh Nurhayati usai melaporkan kasus korupsi APBDes senilai Rp 800 juta. Ia menilai seharusnya Nurhayati …

Cirebon: Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Cirebon sampai saat ini belum menerima aduan adanya Perangkat Desa yang diberhentikan tidak sesuai dengan prosedural atau aturan yang berlaku oleh Kuwu Terpilih. Ketua PPDI Kabupaten Cirebon H. Sutara kepada rri.co.id mengatakan, bongkar pasang Perangkat Desa bukan hal yang aneh pasca pelaksanaan Pilwu, namun hal tersebut harus tetap mengacu kepada aturan yang berlaku. …

Cirebon – Bongkar pasang Perangkat Desa oleh Kuwu Terpilih menjadi fenomena yang biasa terjadi pasca pelaksanaan Pemilihan Kuwu atau Pilwu. Banyak faktor yang mengakibatkan hal ini terjadi seperti Perangkat Desa lama bukan pendukung Kuwu terpilih, serta Kuwu terpilih sudah menyiapkan Perangkat Desa baru sebagai bentuk balas budi. “Bongkar pasang Perangkat Desa justru bisa berdampak terhadap pelayanan kepada masyarakat yang terhambat …