Berita Daerah

Serang – Desak pencairan penghasilan tetap,Puluhan Perangkat Desa menggeruduk kantor pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang, Jumat (22/12/2023). Puluhan perangkat desa yang berniat menggelar demontrasi ini, kemudian diterima oleh Kepala Kesbangpol Evi Priyatna, Kepala DPMD Aryadi dan Plt Kepala BPKAD Roni Rohani Sanjadirja di Aula Tb Kuswandi, Pemkab Serang. Dkutip dari laman kabar6, dalam audensi dengan Pemkab Serang, M. Amin Nazili sebagai …

Luwu – Pengurus Kecamatan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Luwu dilantik oleh Bupati Luwu, Dr. Drs. H. Basmin Mattayang, M.Pd di Wisata Alam Waetiddo Desa Bukit Harapan Kecamatan Bua, Rabu (20/12/2023). Pelantikan ini sendiri berbarengan dengan Jambore ke-II tersebut mengangkat tema membangun silaturahmi dan sinergitas menuju perangkat desa yang integritas dan profesional. Turut hadir mendampingi Bupati Luwu dalam kegiatan …

Kuningan –  Serangkaian permasalahan perangkat desa diungkap  Wakil Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Kuningan, Randi Rizal, saat bertemu dengan Hj. Tina Wiryawati, Anggota Komisi 1 DPRD Jawa Barat, Kamis (21/12/2023). Salah satu isu utama adalah kebutuhan akan kepastian hukum terkait status kepegawaian melalui pemberian Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD). Menurut Randi, NIPD bukan hanya sekadar legalitas, tetapi juga …

Surabaya – Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Jawa Timur, siap mensukseskan Pesta Demokrasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang.  Hal itu merupakan tema besar pada pertemuan PPDI Jatim, yang dihadiri sekitar 7 ribu perangkat desa dari 29 Kabupaten dan 1 Kota, di Jatim Internasional Expo Surabaya, Selasa (19/12/2023). Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang turut hadir pada pertemuan ini menyebut, …

Surabaya   – Ribuan perangkat desa anggota PPDI menghadiri perayaan Hari Lahir PPDI Jawa Timur Ke-13, yang diselenggarakan di Jatim EXPO Surabaya, Selasa (19/12/2023) sore hari. Peringatan Harlah PPDI yang diselenggarakan bersamaan dengan Rapat Koordinasi Perangkat Desa Propinsi Jawa Timur dan deklarasi Pemilu Damai ini, turut dihadiri oleh Gubernur Jawa Timur, Hj. Khofifah Indar Parawangsa, Setda Propinsi Jawa Timur, Kepala DMPD …

MAGETAN – PPDI Magetan sampaikan permintaan penyesuaian Siltap Perangkat Desa dengan kenaikan dari UMK, hal ini diutarakan saat audensi dengan Pj. Bupati Magetan pada Senin (18/20/2023) di Ruang Jamuan Surya Graha. Ketua PPDI Magetan Nanang Ari menyampaikan sesuai dengan SK Gubernur penetapan UMK Kabupaten Magetan sebesar 2.238.800,-, sementara siltap untuk perangkat desa sebesar 2.050.000,-. Dikutip dari media wartatransparansi, dalam audensi …

Lombok Tengah – Pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah resmi dilantik.  Ketua PPDI Kecamatan Janapria yang baru saja dilantik berharap dengan kegiatan ini menjadi momentum untuk menjalin rasa persaudaraan terlihat dengan antusiasnya perangkat desa dikecamatan Janapria berkumpul. “Kami hidupkan rasa kekeluargaan perangkat desa di kecamatan Janapria,” Harap Nasirin ketua PPDI Kecamatan Janapria yang baru saja …

TEGAL – Iwan Setiawan berhasil terpilih ketua PPDI Tegal yang baru untuk periode 2023-2028, dalam  musyawarah Daerah (Musda), yang dilaksanakan di Pendopo Amangkurat pada Kamis (14/12/2023) Iwan Setiawan yang merupakan perangkat desa Desa Kedungjati Kecamatan Warureja mengalahkan kandidat lainnya yakni Wagus Yanto perangkat Desa Demangharjo setelah melalui proses pemungutan suara. Awalnya, proses pemilihan Ketua PPDI Kabupaten Tegal periode 2023-2028 itu …

Sleman – Tidak perlu menunggu pengesahan revisi PP No 11 Tahun 2019, yang salah satunya mengatur besaran siltap perangkat desa berdasar masa kerja. Perangkat Desa Kabupaten Sleman telah menikmati peraturan yang sedang diperjuangkan ditingkat pusat tersebut. Melalui Perbup No 47.2 tahun 2022, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Sleman telah mengalokasikan anggaran gaji 13 dan 14 bagi kades dan …

BANDUNG — Perangkat desa di Indonesia selama ini telah memanfaatkan anggaran negara yang cukup besar, hingga Rp 70 triliun. Sehingga, status dan kompetensi perangkat desa di Indonesia harus memiliki kejelasan. Karena, tanpa ada kejelasan status dan kompetensi, dikhawatirkan anggaran yang telah disalurkan negara tidak memberi manfaat bagi kemakmuran warganya.  Hal itu menjadi salah satu isu diseminasi hasil analisis kebijakan dan telaahan isu …