Berita

Pesbar – Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI), Kabupaten Pesisir Barat (Pesbar) turut angkat bicara terkait pemberhentian aparat pekon Pardahaga, Kecamatan Lemong yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.67/2017 tentang perubahan atas Permendagri No.83/2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.  Dilansir dari medialampung.disway.id, Ketua PPDI Pesbar Imron Kholid, mengatakan peratin yang akan memberhentikan aparat pekon harus mengacu pada …

Surabaya –  Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memastikan insentif tambahan  penghasilan perangkat desa dicairkan triwulan akhir tahun 2022, hal ini disampaikan dalam pertemuan dengan Pengprop PPDI Jawa Timur di gedung Grahadi, Kamis (28/07) siang tadi. Dalam kesempatan tersebut Gubernur Khofifah Indar Parawansa juga menyampaikan bahwa sedang digodok peraturan gubernur yang mengatur tentang pemberian insentif tersebut. “ Secara khusus beliau …

Jakarta – PP.PPDI Silaturahmi hari ini Rabu (27/07) ke Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, acara dimulai pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 16.00WIB di Gedung Sapta Pesona Kantor Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Pada kesempatan kali ini PPDI belum bisa bertemu H. Sandiaga Salahudin Uno Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dikarenakan beliau sedang ada kegiatan di luar kota dan beliau …

Bengkulu – Organisasi Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Provinsi Bengkulu mendesak kepada bapak Gubernur Bengkulu dan Bupati Bengkulu Utara serius menanggapi surat yang datang dari Kementrian Dalam Negeri Nomor 140/4049/SJ yang di tujukan kepada Gubernur seluruh Indonesia kecuali Gubernur DKI Jakarta, surat teratnggal 15 Juli 2022 Perihal Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa. Ketua PPDI Provninsi Bengkulu Ibnu Majah Amd Kom …

Sungai Tanang – Anggota DPD RI H. Leonardy Harmainy Dt. Bandaro Basa, S.IP., MH menyempatkan diri untuk datang  ke Kantor Wali Nagari Sungai Tanang, pada Rabu (20/07) yang lalu. Kedatangan legislator ini sekaitan tugas pengawasan terhadap Undang-undang, salah satunya Undang-undang No.6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara tahun 2022 utamanya difokuskan kepada alokasi DAU. Dikutip dari inews.id, DAU atau …

KLATEN – Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Klaten menggulirkan program dana purna tugas dan duka cita sejak awal tahun ini. Bentuknya iuran sebesar Rp 30.000 per bulan. Dikelola yayasan yang dibentuk PPDI yakni Nayaka Praja Manunggal. Dilansir dari radarsolo.jawapos.com, implementasi dari program tersebut sudah dilakukan PPDI seperti yang berlangsung di Kecamatan Jatinom di aula kantor kecamatan setempat, Selasa (26/7). Berupa …

KUDUS – Bupati Kudus Hartopo meminta para pegawai mengedepankan disiplin. Tak sekedar slogan, Hartopo terus mengupayakan kedisiplinan para pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus. Termasuk perangkat desa di Kabupaten Kudus.  Dilansir dari kudusnews.com, upaya optimalisasi kedisiplinan perangkat desa diwujudkan dengan absensi elektronik. Saat merilis absensi elektronik di Balai Desa Piji Kecamatan Dawe, Senin (25/7), Hartopo mengapresiasi adanya inovasi itu. Menurutnya, …

Cirebon – Banding dimenangkan Hj. Rosidah, Kuasa Hukum dari LKBH PPDI Jawa Barat, Dian Darda, meminta kepada Pemdes, dalam hal ini Kuwu Desa Sedong kidul, Kecamatan Sedong, Kabupaten Cirebon, untuk mengembalikan Hak Dan kedudukan Hj.Rosidah sebagai Perangkat Desa setempat.Hal ini disampaikan Dian Darda, usai bersilaturahmi Ke Desa Sedong kidul, Senin, 25/07/2022. “Atas keputusan Banding yang  dimenangkan oleh Hj. Rosidah, kami …

Jelang masa transisi pergantian Kepala Desa (Kades) terpilih periode 2022-2028. Segenap jajaran perangkat desa (Parades) yang tergabung di dalam organisasi Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kecamatan Marga Sakti Sebelat (MSS) mendatangi Kantor Camat MSS.  Dilansir dari radarutara.disway.id, kedatangan PPDI MSS ke Kantor Camat MSS pada hari Senin (25/7), kemarin itu. Tak lain untuk melakukan silaturahim dan koordinasi terhadap pemerintahan Kecamatan …

KULONPROGO – Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Kulonprogo bisa dinaikkan menjadi 15 persen. Asal satu, dibantu dalam optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Seperti diketahui, sekarang ADD masih di posisi minimal (10 persen). Dilansir dari krjogja.com, hal itu dikatakan Ketua DPRD Kabupaten Akhid Nuryati SE pada Musyawarah Daerah (Musda) 2 Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Kulonprogo, di Gedung Serba Guna …