Berita

KAUR– Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kaur, Kamis (24/2/2021) membagikan Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD) kepada 300 perangkat desa yang tersebar di 13 kecamatan. Penyerahan secara simbolis dipimpin langsung Kepala Dinas (PMD) Kaur, Asmawi, S. Ag, MH didampingi Tripika Tanjung Kemuning. Penyerahan NIPD ini digelar serentak bagi 13 kecamatan di halaman Kantor Camat (Kancam) Tanjung Kemuning. Ke-13 kecamatan yang …

Tegal – Ada satu hal menarik jika membaca kata SILAPOT di wilayah Kabupaten Tegal, forum silahturahmi dan komunikasi antar perangkat desa yang terbentuk pada tanggal 11 Juli 2017 yang lalu ini senantiasa mewarnai dinamika perangkat desa semenjak pendiriannya. Nama-nama perangkat desa senior di kawasan Kabupaten Tegal seperti Carto, Eko Winarno, Zaimudin, Asmawi, Bambang Darsono, Nasrullah, M. Toha, dan Nurwibowo, menjadi …

Bekasi – Pemerintahan Desa Mangunjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, akan membentuk formasi untuk mengisi jabatan struktural di desa Mangunjaya. Kabarnya, pengisian jabatan ini akan diisi oleh orang -orang yang berkompeten. Kepala Desa Mangunjaya, Jayadi Said mengatakan, dalam pengisian formasi perangkat desa mengacu pada ketentuan yang berlaku. “Tentunya kami mengacu pada Permendagri No 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian …

KAJEN PEKALONGAN – Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang mengabulkan gugatan dua perangkat Desa Kebonagung Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah. Putusan PTUN tersebut menyatakan eksepsi tergugat tidak diterima untuk seluruhnya. Dalam point pokok sengketa majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan menyatakan batal atas Keputusan Kepala Desa Kebonagung tentang Pemberhentian Tetap dengan tidak hormat kepada Budi Raharjo dan …

Kuningan – Belum teraturnya pola penanganan desa di Indonesia membuat para perangkat desa kesulitan dalam melakukan kordinasi di tingkat pusat. Saling ego sektoral antar kementerian menjadi penyebabnya. Legislator PKB, Yanuar Prihatin menyoroti saling tumpah tindihnya penanganan desa. Para perangkat desa, menurut Yanuar perlu ada penyatuan dalam menangani urusan desa. Selama ini urusan desa diurus oleh dua kementerian yakni Kementerian Dalam …

Kuningan – Dalam rangka memperjelas arah perjuangan organisasi, PPDI Propinsi Jawa Barat melaksanakan Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda) dengan mengambil lokasi di RM. Dapoer Boshwezen, Kuningan, pada Sabtu (20/02/2021). Rapimda PPDI Propinsi Jawa Barat kali ini dihadiri utusan dari 13 kabupaten dari wilayah Bumi Pasundan, dimana H. Rofik Himayana selaku Ketua PPDI Propinsi Jawa Barat membuka langsung gelaran acara tersebut. Dalam …

Kepala desa (kades) dan perangkat desa di Lombok Barat (Lobar) belum menerima gaji atau penghasilan tetap (siltap) selama dua bulan terakhir (Januari dan Februari). Gaji mereka belum dibayarkan lantaran Alokasi Dana Desa (ADD) belum juga dicairkan. Kondisi ini selalu berulang tiap tahun. Kades Jeringo Kecamatan Gunungsari, Sahril mengakui sampai saat ini ia dan bersama perangkat desa belum menerima gaji. Tidak …

Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Cirebon mengadukan nasib perangkat desa ke Bupati Cirebon, H Imron MAg. Hal itu, menyusul masih terjadinya pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang dilakukan secara semena-mena dan tidak sesuai mekenisme oleh oknum kuwu terpilih. Sekretaris PPDI Kabupaten Cirebon, Sutara mengatakan, laporan ke Bupati dilakukan karena ketika berlangsung pesta demokrasi di tingkat desa atau Pilwu serentak, …

Bekasi –  Penggantian perangkat atau aparatur pemerintahan desa tidak serta merta bisa dilakukan begitu saja. Memang dibolehkan kepala desa mengganti perangkatnya, tetapi ada ketentuan yang harus menjadi kepatutan, misalnya terkait pendidikan dan keahlian serta juga batasan usia . Selain itu, sebelum melakukan penggantian ‘kabinet’-nya, Kades juga harus meminta pertimbangan dari camat. Hal itu dikatakan Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa pada …

Kabar gembira disampaikan oleh Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah. Bantuan Langsung Tunai (BLT) BPJS Ketenagakerjaan akan dicairkan kembali di tahun 2021. Akan tetapi tak semua karyawan yang mendapatkan gaji di bawah Rp 5 juta bakal menerima kembali BLT BPJS.  Hanya beberapa persen karyawan yang bakal menerima kucuran BLT BPJS.   Sebelumnya, subsidi gaji dikabarkan tak ada lagi di 2021. Pemerintah mengganti program Bantuan Subsidi Upah ( BSU) …