Berita

Jakarta – Nasib revisi UU No 06 Tahun 2014 Tentang Desa semakin tidak jelas, apalagi dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-13 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023-2024 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (5/3/2024), DPR tidak menyinggung sama sekali tentang kelanjutan dari revisi UU tersebut. Tentu hal ini menjadikan keprihatinan tersendiri bagi kalangan yang utamanya menginginkan segera disahkan …

Beberapa waktu yang lalu, beredar video seorang wanita cantik berhijab lengkap dengan seragam krem di Blora, Jawa Tengah viral di media sosial. Wanita itu ternyata seorang kepala dusun (kadus) yang turun langsung ke masyarakat untuk mengatasi kekeringan dengan distribusi air bersih.  Kadus tersebut bernama Rika Ristiana yang sempat jadi pembicaraan di TikTok beberapa waktu yang lalu. Rika Ristiana terlihat aktif bersama perangkat desa …

Bojonegoro – Sumber gaji dan tunjangan Perangkat desa (perades) di Bojonegoro salah satunya dari alokasi dana desa (ADD). Karena, hingga kemarin (8/3) anggaran bersumber dari APBD itu belum cair. Sehingga,  masih banyak perades serta kadernya belum menerima gaji. Belum cairnya ADD karena masih proses kelengkapan administrasi. Pencairan diprediksi bisa dimulai pertengahan Maret di minggu kedua. ‘’Saat ini masih proses. Belum bisa mengajukan pencairan,’’ kata Kepala Dinas Pemberdayaan …

Bengkulu – Program Recognition of Prior Learning atau Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Desa yang digagas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu. Pemprov Bengkulu mengeluarkan kebijakan baru berupa kuliah gratis untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa di provinsi tersebut. Hal itu dijabarkan dalam Program Bengkulu Leadership sebagai bagian mendukung percepatan pelaksanaan pembangunan …

CIREBON – Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon meminta kepada seluruh perangkat desa di 412 desa agar paham aturan dan tupoksi.  Pun  keberadaan pendamping desa, agar mampu memetakan masalah yang tengah dihadapi masyarakat. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon Junaedi ST mengingatkan kepada para kuwu, ada batasan kewenangan kuwu yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 43 Tahun 2014. Begitu pun proses pemberhentian kuwu harus melalui prosedur …

Ciamis – Ketua PPDI Provinsi Jawa Barat, Sutara, S.E, melantik Pengurus PPDI Kabupaten Ciamis periode 2024-2029, di Aula Gedung PKK Ciamis, Jum’at (08/03/2024). Dalam sambutannya Ketua PPDI Jawa Barat, Sutara SE, mengatakan bahwa pelantikan ini merupakan langkah awal dari tanggung jawab untuk melakukan langkah-langkah kepemimpinan. Menurutnya, yang terpenting adalah bagaimana meningkatkan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat. “Perangkat desa adalah …

Tangerang – 21 Ketua RT dan 6 Ketua RW di Sindang Jaya, Tangerang, Banten, dipecat bersama-sama oleh seorang Kepala Desa. Pemecatan ini diindikasikan karena gagalnya anak dari Kepala Desa itu dalam pemilihan legislatif bulan Februari yang lalu. “Jadi yang saya tangkap, memang betul, kepala desa itu faktor kekecewaan karena anaknya dirasa kurang mendapatkan dukungan dari RT dan RW di sana,” …

Barabai – PPDI Kecamatan Batang Alai Utara (Batara) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan mengikuti  Apel Persiapan Bulan Suci Ramadhan 1445 H, di halaman Kantor Kecamatan Batara, Kamis (07/03/2024). Agenda yang diadakan sebagai persiapan untuk menyambut datangnya Bulan Suci Ramadhan 1445 H ini sendiri dihadiri oleh Forkompincam Batara, OPD Kecamatan Batara, beberapa siswa Sekolah dilingkungan Kecamatan Batara. “Dari perangkat …

TENGGARONG – Perangkat Desa di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) semakin nyaman dalam melakukan aktivitas dalam profesi sebagai pamong masyarakat, hal ini seiring dengan ditandatanganinya  perjanjian kerja sama (PKS) antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dengan BPJS Ketenagakerjaan di Samarinda, Sabtu (24/2). Kepala DPMD Kukar Arianto mengatakan, PKS ini sebagai wujud kepedulian Pemkab Kukar melalui DPMD untuk …

Blitar –  Rencana pemilihan kepala desa (pilkades) serentak di Bumi Penataran belum juga bisa dipastikan. Itu tidak lain karena pemerintah menyetujui pemintaan aksi kepala desa yang menuntut perpanjangan masa jabatan pada Februari lalu. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar, Bambang Dwi Purwanto mengatakan, pilkades serentak masih menjadi salah satu agenda Pemkab Blitar. Kendati begitu, pihaknya belum bisa memastikan kapan gelaran pesta demokrasi …