Ironi Perangkat Desa Sebagai Petugas Pemungut PBB

Memaknai keikhlasan berjuang dalam menggapai kemerdekaan lahir dan batin dapat tergambarkan melalui kegiatan pemungutan PBB oleh Perangkat Desa.

Para pemungut PBB tingkat desa laksana para prajurit yang berada di garda terdepan bertempur habis-habisan dilapangan, barangsiapa lelet maka terdengar suara hentakan “cambuk-cambuk” dan desingan-desingan peluru hampa dari sederetan para pimpinan yang bertengger diatas kudanya.

Melangkah dalam guyuran hujan, petir dan badai badan menggigil hingga hidung meler, juga menapak jalan dibawah terik sinar matahari yang membakar kulit, para pion-pion kecil pemungut PBB haram mendesah lelah! Harus terus merangkak sembari membawa ratusan kilogram target PBB dalam ranselnya yang mesti dicapai dalam tempo sesingkat-singkatnya.

Akan tetapi, para pemungut PBB ternyata bukan prajurit-prajurit asli, mereka adalah sekawanan “kuli” dari orang pribumi yang direkrut untuk menjadi bidak-bidak kecil yang berjuang disegala medan, bertempur mengepul PBB sebesar-besarnya dari rakyat atas harta mereka yang numpang dialam yang sudah merdeka.

Para pemungut PBB sudah terbiasa berada dalam desakan, himpitan, cacian juga makian… maka akan sangat dengan mudah jika mereka ditempatkan oleh negara merdeka menjadi prajurit-prajurit yang asli…

Para pemungut PBB tingkat desa jadi penyumbang energi terbesar, karena pendapatan dari sektor pajak nyatanya masih menjadi andalan untuk penggerak roda pemerintah agar bisa tetap bisa berjalan, tapi tetap saja para pemungut PBB hanyalah seorang “kuli” serabutan yang dituntut harus serba bisa dan siap bekerja dalam berbagai situasi dan kondisi.

Akhir kata, dalam memaknai arti kemerdekaan, hal yang tersulit adalah memerdekakan hati dan juga pikiran dengan didorong oleh ketulusan dan keikhlasan. Tapi, para pemungut PBB tingkat desa yang pada umumnya dilakoni oleh Perangkat Desa telah teruji dan telah menjalankannya, ini dibuktikan dengan turut andil dalam menggenjot pendapatan negara/daerah dengan menjadi pemungut PBB padahal bukan pegawai perpajakan, bukan pegawai badan pendapatan daerah.

Opini ini ditulis oleh Bilih Peryogi, Perangkat Desa Kabupaten Sumedang Jawa Barat