Butuh Rekomendasi Bupati, DPMD Seluma Sebut Kepala Desa Tidak Bisa Sembarangan Pecat Perangkat Desa

TAIS – Pemerintah kini membatasi wewenang kepala desa dalam mengangkat dan memberhentikan perangkat desa. Hal ini terjadi setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang ini, yang berlaku efektif sejak 25 April 2024, mengatur bahwa keputusan pemberhentian perangkat desa tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan rekomendasi camat. Kini, diperlukan rekomendasi …

Read More »

Kunjungi Bank Bengkulu Dan BPJS Ketenagakerjaan, PPDI Provinsi Bengkulu Optimalkan Peranan Organisasi Untuk Perangkat Desa

Bengkulu – Pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Provinsi Bengkulu melakukan kunjungan ke Kantor Pusat Bank Bengkulu dan Kantor BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Bengkulu pada Kamis, 24 Oktober 2024. Kunjungan tersebut dipimpin oleh Ketua PPDI Provinsi Bengkulu, Ibnu Majah, didampingi oleh Sekretaris PPDI Lilit Susanto, Bendahara Mahdian Herosdi, Wakil Sekretaris Dewi Kurniati, serta Koordinator Bidang Humas dan Publikasi, Solimin S.Pd. Dalam …

Read More »

Tuntut Penyesuaian Masa Jabatan, Ratusan Perangkat Desa Jawa Timur Datangi Ditjen Bina Pemerintahan Desa

JAKARTA – Ratusan perangkat desa anggota PPDI dari berbagai kabupaten di Jawa Timur hari ini mengadakan audensi dengan Kementerian Dalam Negeri, terkait masa jabatan perangkat desa berdasar UU No 05 Tahun 1979, di Gedung Dirjen Bina Pemerintahan, Pasar Minggu Jakarta Selatan, Kamis (24/10/2024). Agenda ini sendiri di ikuti PPDI Nganjuk, Tuban, Ngawi, Ponorogo, yang berangkat menggunakan armada bus dari wilayah …

Read More »
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});