Terlanjur Gaduh, PP PPDI Terbitkan Surat Pernyataan Sikap Atas Usulan Pembatasan Masa Jabatan Perangkat Desa

Jakarta – Polemik seputar usulan pembatasan masa jabatan perangkat desa yang termuat dalam rekomendasi Apdesi terus mengemuka diberbagai media social, khususnya yang beranggotakan perangkat desa. Sebagaimana di informasikan sebelumnya, Apdesi melalui surat rekomendasi audensi dengan nomor  094/B/DPP-APDESI/X/2022, terdapat 11 point untuk revisi undang-undang no 06 tahun 2014. Yang menjadi catatan penting adalah poin no 4, dimana APdesi mengusulkan masa jabatan …

Read More »

Rame Usulan Pembatasan Masa Jabatan Perangkat Desa, Begini Tanggapan Ketua Umum PPDI

Pekalongan – Mensikapi munculnya usulan dari Apdesi yang dirasa merugikan perangkat desa, Ketua Umum PPDI, Moh Tahril memberikan tanggapannya. Dalam surat rekomendasi audensi dengan nomor  094/B/DPP-APDESI/X/2022 itu sendiri, terdapat 11 point untuk revisi undang-undang no 06 tahun 2014. Dimana pada nomer 4 dinilai beberapa kalangan sangat merugikan bagi perangkat desa. Berikut ini tanggapan Moh. Tahril terkait usulan tersebut ketika dihubungi …

Read More »

Miris, Pemecatan Perangkat Desa Peringkat Pertama Pengaduan Di Ombudsman RI

Bandar Lampung : Data pengaduan yang masuk ke Ombudsman RI Perwakilan Lampung hingga Oktober 2022, aduan pedesaan menduduki peringkat pertama laporan masyarakat. Aduan pedesaan yang mendominasi adalah pemecatan secara sepihak perangkat desa.  “Karena setiap tahun ini ada pemilihan kepala kampung atau kepala pekon serentak, seperti pemilihan kepala kampung di Lampung Tengah Agustus 2022 lalu, pemilihan kepala pekon di Tanggamus yang berlangsung pada 7 Juli …

Read More »