Rame Usulan Pembatasan Masa Jabatan Perangkat Desa, Begini Tanggapan Ketua Umum PPDI

Pekalongan – Mensikapi munculnya usulan dari Apdesi yang dirasa merugikan perangkat desa, Ketua Umum PPDI, Moh Tahril memberikan tanggapannya. Dalam surat rekomendasi audensi dengan nomor  094/B/DPP-APDESI/X/2022 itu sendiri, terdapat 11 point untuk revisi undang-undang no 06 tahun 2014. Dimana pada nomer 4 dinilai beberapa kalangan sangat merugikan bagi perangkat desa. Berikut ini tanggapan Moh. Tahril terkait usulan tersebut ketika dihubungi …

Read More »

Miris, Pemecatan Perangkat Desa Peringkat Pertama Pengaduan Di Ombudsman RI

Bandar Lampung : Data pengaduan yang masuk ke Ombudsman RI Perwakilan Lampung hingga Oktober 2022, aduan pedesaan menduduki peringkat pertama laporan masyarakat. Aduan pedesaan yang mendominasi adalah pemecatan secara sepihak perangkat desa.  “Karena setiap tahun ini ada pemilihan kepala kampung atau kepala pekon serentak, seperti pemilihan kepala kampung di Lampung Tengah Agustus 2022 lalu, pemilihan kepala pekon di Tanggamus yang berlangsung pada 7 Juli …

Read More »

Belum Jelas Statusnya, Haruskah Perangkat Desa Ber-Korpri ?

Ditempatkan disebelah mana posisi kita-kita saat ini dalam organisasi Korpri? Dan bagaimana pula kita bisa menempatkan diri sebagai pribadi-pribadi yang punya hak dalam keanggotaan di organisasi Korpri? Panca indera saya mengatakan bahwa :Belum ada satu orang pun Perangkat Desa yang pernah dilibatkan menjadi Pengurus Korpri; Belum ada satu orang pun Perangkat Desa yang diajak untuk bermusyawarah dan diberikan porsi bersuara …

Read More »
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});