Tag Archives: perangkat desa

Jakarta – Polemik seputar usulan Apdesi tentang pembatasan masa jabatan perangkat desa masih menjadi perbincangan panas diberbagai grup-grup whatapps dan media social lain yang beranggotakan pamong desa. Meski Apdesi melalui Ketua Umum-nya H. Surta Wijaya telah merilis klarifikasi terkait usulan tersebut melalui pesan video singkat, kegaduhan yang timbul sudah tidak bisa dikendalikan lagi. Aksi penolakan atas usul Apdesi itu sendiri …

TTU – Kepala Desa Oekopa, Kecamatan Biboki Tanpah, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Maria Hendrina Abuk, diadukan ke Bupati TTU, belum lama ini. Dilansir dari ttu.victorynews.id, pengaduan tersebut dilayangkan oleh Mantan Kepala Dusun III, Desa Oekopa Hubertus Nopter Monemnasi. Hubertus melayangkan surat aduan ke bupati lantaran tidak terima dengan keputusan pemberhentian sepihak terhadap dirinya sebagai kepala dusun. “Saya diberhentikan secara sepihak oleh kepala desa. Jabatan itu …

Mesuji – Maraknya Penolakan Surat Rekomendasi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asosiasi Perangkat Desa Indonesia (APDESI) yang beranggotakan Kepala Desa yang beredar di Media Sosial, membuat gerah Perangkat Desa se-Indonesia . Hal ini juga dialami oleh Perangkat Desa di Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung. Pasalnya pada surat Rekomendasi APDESI APDESI No: 094/B/DPP- APDESI/X/2022 tertanggal 17 Oktober 2022 yang memuat 11 angka Rekomendasi, …

Brebes – Ribuan perangkat desa di 17 kecamatan, menggeruduk Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Brebes, Kamis, (20/10/2022). Tujuan utama penggerudukan ini adalah untuk menyampaikan pernyataan sikap penolakan terhadap rekomendasi Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Nomor 094/ B/ DPP-APDESI/ X/ 2022. Dalam rekomendasi tersebut, seluruh anggota Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) menolak poin 4 yang menyatakan masa jabatan …

Jakarta – Perkumpulan aparatur pemerintah desa Indonesia (Papdesi) yang notaben beranggotakan mayoritas kepala desa memilih berbeda sikap terkait dengan usulan Apdesi tentang masa jabatan perangkat desa. Hal ini seiring dengan terbitnya surat  pernyataan sikap DPP Papdesi yang ditujukan kepada seluruh Ketua DPD, DPC dan anggota Papdesi diseulurh Indonesia. Dalam surat pernyataan sikap yang bernomor : 060/DPP.PAPDESI/X/2022 tertanggal 18 Oktober 2022 …

Garut – Ketua Umum PPDI Propinsi Jawa Barat, H. Rofik Himayana melantik kepengurusan PPDI Kabupaten Garut periode 2022 – 2024, hari ini Kamis (20/10) berlokasi di gedung Bank BJB cabang Garut. Ketua PPDI Garut yang dilantik hari ini, Sukmana, S.Ap dalam pidato sambutannya setelah dilantik menyampaikan bahwa isu strategis kesejahteraan perangkat desa tidak sepenuhnya dipenuhi oleh pemerintah. ” Masih banyak …

Brebes– Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Brebes, Jawa Tengah hari ini Kamis (20/10/2022) menggelar audiensi besar-besaran di gedung DPRD Brebes. Dalam audiensi yang dihadiri sekitar 1.500 orang perangkat desa yang tergabung dalam PPDI dari 17 kecamatan se-Kab. Brebes tersebut menuntut agar Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) mencabut rekomendasi mereka nomer 094/B/DPP-APDESI/X/2022 tertanggal 17 Oktober 2022 dimana dalam salah …

Brebes  – Gerakan turun ke jalan sudah mulai terjadi, seiring dengan usulan Apdesi mengenai pembatasan masa jabatan perangkat desa. Ribuan perangkat desa anggota PPDI Kabupaten Brebes melakukan aksi massa pada hari ini, Kamis (20/20), didepan Gedung DPRD Brebes. “ Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes atas usulan Apdesi yang dirasa sangat merugikan perangkat desa,” ujar salah satu peserta aksi dari …

Jakarta – Polemik seputar usulan pembatasan masa jabatan perangkat desa yang termuat dalam rekomendasi Apdesi terus mengemuka diberbagai media social, khususnya yang beranggotakan perangkat desa. Sebagaimana di informasikan sebelumnya, Apdesi melalui surat rekomendasi audensi dengan nomor  094/B/DPP-APDESI/X/2022, terdapat 11 point untuk revisi undang-undang no 06 tahun 2014. Yang menjadi catatan penting adalah poin no 4, dimana APdesi mengusulkan masa jabatan …

Pekalongan – Mensikapi munculnya usulan dari Apdesi yang dirasa merugikan perangkat desa, Ketua Umum PPDI, Moh Tahril memberikan tanggapannya. Dalam surat rekomendasi audensi dengan nomor  094/B/DPP-APDESI/X/2022 itu sendiri, terdapat 11 point untuk revisi undang-undang no 06 tahun 2014. Dimana pada nomer 4 dinilai beberapa kalangan sangat merugikan bagi perangkat desa. Berikut ini tanggapan Moh. Tahril terkait usulan tersebut ketika dihubungi …