Tag Archives: perangkat desa

Bandar Lampung : Data pengaduan yang masuk ke Ombudsman RI Perwakilan Lampung hingga Oktober 2022, aduan pedesaan menduduki peringkat pertama laporan masyarakat. Aduan pedesaan yang mendominasi adalah pemecatan secara sepihak perangkat desa.  “Karena setiap tahun ini ada pemilihan kepala kampung atau kepala pekon serentak, seperti pemilihan kepala kampung di Lampung Tengah Agustus 2022 lalu, pemilihan kepala pekon di Tanggamus yang berlangsung pada 7 Juli …

Ditempatkan disebelah mana posisi kita-kita saat ini dalam organisasi Korpri? Dan bagaimana pula kita bisa menempatkan diri sebagai pribadi-pribadi yang punya hak dalam keanggotaan di organisasi Korpri? Panca indera saya mengatakan bahwa :Belum ada satu orang pun Perangkat Desa yang pernah dilibatkan menjadi Pengurus Korpri; Belum ada satu orang pun Perangkat Desa yang diajak untuk bermusyawarah dan diberikan porsi bersuara …

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut bantuan subsidi upah (BSU) 2022 Rp600.000 telah diterima 8,4 juta pekerja hingga pertengahan Oktober 2022. “Dari 14,6 juta (calon penerima BSU), sudah tersalurkan 8,4 juta yang diberikan oleh pemerintah kepada pekerja/buruh di seluruh Tanah Air,” kata Jokowi dalam keterangan dikutip dari laman resmi Kemenaker, Kamis (13/10/2022). Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menambahkan, BSU …

Ciamis – Menyikapi dinamika yang terjadi di beberapa Desa yang ada di Kabupaten Ciamis yang melengserkan salah satu perangkat desa oleh Kepala Desa masih terus terjadi, bahkan tidak mengacu pada Perda nomor 11 tahun 2017. Sabtu, (15/10/2022). Dilansir dari analisaglobal.com, Toto Suryanto, S.IP selaku Ketua PPDI kabupaten Ciamis menyampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Mohon disikapi bahwa pemberhentian dan pengangkatan …

Jakarta – Pada tahun 2022, pemerintah mulai giat melakukan pendataan non ASN setelah terbitnya peraturan Pemerintah (PP) No.49 Tahun 2018 tentang status pegawai di lingkungan pemerintahan. Dengan pendataan non ASN bakal tidak ada lagi pegawai pemerntahan yang berstatus honorer baik itu di pusat maupun di daerah. Tujuannya tak lain untuk mengetahui pegawai pemerintahan yang aktif bekerja dan menenuhi syarat. Pendataan …

Aceh Utara–Sejumlah sekretaris Desa di Kabupaten Aceh Utara menemui anggota DPD RI asal Aceh, H. Sudirman, sering disapa Haji Uma, terkait realisasi penghasilan tetap (siltap) Aparatur Desa yang tidak sesuai dengan ketentuan PP Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua PP 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dilansir dari beritaacehpoe.net, kehadiran para Sekretaris …

Penajam -Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, mempersilakan aparat desa di daerah itu untuk melakukan konsultasi menyangkut pengelolaan dana desa agar tidak terjadi kesalahan yang berakibat pada tindak pidana. Dilansir dari antaranews.com, para perangkat atau aparat desa menurut Kepala Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara, Agus Chandra di Penajam, Sabtu, harus memahami tugas dan tanggung jawabnya termasuk dalam pengelolaan dana …

Tapin – Melalui Musyawarah Daerah (Musda) PPDI Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan ke I, yang digelar pada Kamis (13/10) akhirnya terpilih Yerry Kunondo, sebagai Ketua. Agenda pertama kalinya bagi PPDI Tapin ini diadakan di Gedung Pendopo Galuh Bestari Rantau, dengan mengundang dari berbagai unsur, baik perangkat desa maupun dari pemerintah kabupaten. Tampak hadir Kabid Pemerintahan Desa DPMD Tapin, Ketua Apbdesi, …

Kendal – Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal akan mendapatkan penghasilan tetap (Siltap) ke-13, selayaknya ASN, TNI/Polri yang mendapatkan gaji ke-13. Dilansir dari johorejo.desa.id, Kepastian tersebut tertuang dalam Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal Nomor : 141/3634/Dispermasdes tertanggal 12 Oktober 2022 yang ditandatangani Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal, Ir. Sugiono, M.T.  Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan sumber pembiayaan Siltap bagi Kepala …

PATI – DPRD Kabupaten Pati sepakat untuk merevisi peraturan bupati (Perbup) Nomor 55 dan 56 tahun 2021. Perbub tersebut menyangkut pemerintah desa (Pemdes) di Pati. Rencananya, hak-hak para kepala desa (Kades) akan dikembalikan. Dilansir dari radarkudus.jawapos.com, Ketua Pasopati Pandoyo mengatakan, salah satu tuntutannya supaya Perbup 55 terkait pengisian perangkat desa dan Perbup 56 tentang kedisiplinan untuk diubah. Pasalnya, kedua peraturan tersebut …