Tag Archives: perangkat desa

Ende : Pemberhentian para perangkat desa secara sepihak oleh kepala desa di berbagai daerah di NTT menjadi saat ini menjadi sorotan Ombudsman NTT. Di Manggarai Timur, puluhan aparat desa diberhentikan tidak melalui prosedur oleh para kepala desa pasca pelantikan, bahkan beberapa diantaranya diberhentikan melalui pesan singkat WastApp. Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTT Darius Beda Daton kepada rri.co.id, Rabu (16/02) mengatakan, …

Kotabumi — Perangkat Desa Penaganratu, Kecamatan Abung Timur, Lampung Utara (Lampura) mempertanyakan mekanisme pemberhentian dan pengangkatan staf desa. Sebab, tanpa pemberitahuan yang jelas dan surat, pegawai yang bertugas di desa tersebut diberhentikan kepala desa baru secara sepihak. Salah satu perangkat desa mengaku hanya diberitahu melalui pesan singkat dan ternyata langsung ada yang menggantikan. “Padahal jelas mekanismenya dalam Permendagri No.67/2017 tentang mekanisme …

ARGA MAKMUR – Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara saat ini masih melakukan penghematan disebabkan minimnya anggaran yang diterima pada tahun 2022 ini. Dampak penghematan inipun berdampak dengan pembayaran tunjangan ribuan perangkat desa di 215 desa se Kabupaten Bengkulu Utara.Dimana para abdi desa tersebut harus menerima pembayaran tunjangan dirinya hanya dapat dibayarkan oleh Pemerintah Daerah melalui ADD selama 11 bulan dalam tahun …

Bupati Batang Wihaji mengeluarkan kebijkan baru terkait Perbup Nomor 09 Tahun 2016 tentang syarat minimal pendidikan terakhir SMA atau sedarajat bagi perangkat desa.  Dilansir dari ayosemarang.com, kebijakan Perbup baru itu memberikan kesempatan melanjutkan pendidikan bagi perangkat desa yang belum memiliki ijazah SMA atau sederajat hingga tahun 2024.  “Perbup 09/2016 itu, mengatur jabatan perangkat desa minimal pendidikannya SMA dengan batasan waktu di tahun 2022. Semangatnya agar ada peningkatan sumber daya manusia (SDM). Karena sekarang …

Akhir-akhir ini marak pemberitaan tentang perubahan peraturan pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT) untuk pekerja yang selama ini dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan. Ketentuan baru pencairan dana JHT itu diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua. Di mana aturan ini mengubah ketentuan pencairan JHT dari sebelumnya bisa 100 …

Wonogiri – Perangkat Desa di Kabupaten Wonogiri pantas berharap lebih dengan peningkatan kesejahteraan di tahun 2022 ini, hal ini terungkap dari hasil kunjungan beberapa aktivis perangkat desa dengan Anggota Komisi 1 DPRD Wonogiri. Dalam agenda tersebut, Anggota DPRD dari Fraksi PDIP, Rusdiana, menyampaikan bahwa Komisi 1 mendorong Pemerintah Kabupaten melalui Dinas PMD untuk mengalokasikan anggaran bagi gaji ke-14 perangkat desa. …

Bengkulu – Ketua PPDI Propinsi Bengkulu, Ibnu Majah A.md, mersepon positip langkah tegas yang diambil Bupati Seluma, yang memberhentikan Kepala Desa Padang Kelapo. Seperti diinformasikan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seluma resmi memberhentikan Kepala Desa Padang Kelapo, Onzaidi, dari jabatannya. Pemberhentian ini disampaikan langsung dalam kegiatan penyerahan Surat Keputusan (SK) pemberhentian yang digelar tertutup di ruang rapat Bupati Seluma, Rabu (9/2) pukul …

Seluma – Polemik dualisme perangkat desa yang terjadi di Desa Padang Kelapo Kecamatan Semidang Alas Maras yang berlarut-larut sejak 2 tahun, berakhir dengan pemberhentian tidak hormat terhadap Onzaidi dari jabatannya selaku Kades Padang Kelapo, melalui SK yang ditandatangani Bupati Seluma Erwin Octavian. Melalui rapat tertutup pada Rabu sore (9/2) sekitar pukul 14.00 wib yang dipimpin Wakil Bupati Gustianto, dan dihadiri …

SEKAYU–Dalam rangka memenuhi kebutuhan bagi Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemkab Musi Banyuasin (Muba) berkerja sama dengan Bank Sumsel Babel Cabang Sekayu dalam Pemberian Kredit Serbaguna bagi Perangkat Desa dan BPD Kerja sama ditandai dengan penandatangan MoU oleh Plt Bupati Muba Beni Henedi dan Direktur Bank Sumsel Babel Cabang Sekayu Dedek Abdul Halim. Acara dilaksanakan serentak pada Launching Operasional Rumah Tangga Kepala Desa, bertempat …

Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung menerima laporan dan keluhan terkait pemecatan secara sepihak Perangkat Desa oleh Kepala Desa terpilih dalam Pilkades Serentak Lampura 2021 lalu.  Pemecatan dianggap tidak sesuai dengan aturan dan mekanisme yang berlaku. Di lansir dari kupastuntas.co, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Lampung, Nur Rakhman Yusuf mengatakan bahwa laporan tersebut sedang dalam proses dan akan dilihat perkembangan kedepannya. “Telah …